News Analysis - Rodrigo Elias: Gugatan Setnov Diterima, Bukan Berarti Dugaan Korupsi Berhenti

Diterimanya gugatan Setya Novanto di sidang praperadilan, terkait penetapannya sebagai tersangka, bukan berarti dugaan korupsi e-KTP

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diterimanya gugatan Setya Novanto di sidang praperadilan, terkait penetapannya sebagai tersangka, bukan berarti dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu berhenti.

Dr Rodrigo Elias, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado menegaskan, KPK bisa melakukan perbaikan atas kekurangan saat penetapan tersangka lalu.

"Keputusan praperadilan tak incracht, jadi KPK masih bisa melakukan perbaikan agar semua bukti pendukung yang diperlukan untuk kembali menjerat Setya Novanto dalam kasus itu  bisa dilakukan.

Jadi kasus ini tak bisa didiamkan begitu saja, seperti kasus lainnya yang diduga melibatkan orang besar di negara ini,'' kata Rodrigo, Jumat (29/9).

Tak sahnya status tersangka Setya Novanto setelah menang dalam praperadilan, menurut Rodrigo membuktikan, bahwa penegakan hukum di negara ini lemah, sebab tak mampu membendung tekanan politik.

"Hakim yang menangani dan memutus pra peradilan kasus Setya Novanto juga perlu diperiksa.

Sebab, dari informasi yang saya dapat, dari beberapa kali oknum hakim itu menangani pra peradilan untuk orang‑orang berpengaruh, selalu membuat keputusan yang menguntungkan pihak yang mengajukan pra peradilan.

Semua status tersangka mereka menjadi tak sah,'' sesalnya.

Lepasnya status tersangka Setya Novanto kata Rodrigo, menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, dari bukti‑bukti yang dikumpulkan KPK sudah sangat jelas keterlibatan Setya Novanto dalam kasus KTP el.

"Kerugian Negaranya pun sudah ada, dan bukti‑bukti yang dimiliki KPK sudah lebih dari cukup, karena jumlahnya banyak.

Tapi, kok oleh Hakim bisa diputus status tersangka Setya Novanto tidak sah, ini jelas sangat aneh dan membingungkan saya juga sebagai akademisi,'' ujarnya.

Penegakan hukum di Indonesia menurut Rodrigo, masih ada yang berada di area abu‑abu, sebab antara penegak hukum belum satu bahasa dalam hukum atau terjadi beda tafsir.

"Mestinya hakim bisa melihat lebih objektif untuk kasus ini. Hakim tak boleh bertindak sebagai pembela, tapi berada ditengah,'' tuturnya.

Ia berharap kedepan, kasus serupa yang melibatkan orang‑orang besar dapat berproses di pengadilan, tak terhenti di pra peradilan dengan tak sahnya status tersangka.

"Integritas hakim dalam memutus perkara harus ada, agar kasus‑kasus yang melibatkan orang‑orang berpengaruh bisa diputus dengan objektif sehingga memiliki kekuatan hukum tetap,'' tukasnya.(war)

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved