KY Sulut: Soal Marlina Bukan Kewenangan Kami

PELAKSANA tugas (Plt) Koordinator Yudisial (KY) Sulut, Mercy Umboh menegaskan, proses pemeriksaan dan peradilan perkara seluruh hakim

KY Sulut: Soal Marlina Bukan Kewenangan Kami
CHRISTIAN WAYONGKERE
seorang anak kecil ikut bubuhkan tanda tangannya di spanduk bergambar Marlina Moha Siahaan (MMS) terdakwa kasus korupsi yang di vonis lima tahun penjara, di depan dan bundara Toko Paris Kamis (27/7). 

TRIBUNMANADO.CO.ID-PELAKSANA tugas (Plt) Koordinator Yudisial (KY) Sulut, Mercy Umboh menegaskan, proses pemeriksaan dan peradilan perkara seluruh hakim, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan Marlina Moha Siahaan harus sesuai kode etik.

Hal ini penting agar rasa keadilan penegakan hukum di daerah ini dapat dirasakan seluruh masyarakat.''KY Sulut berharap, pemeriksaan perkara pengadilan dilakukan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim agar rasa keadilan penegakan hukum bisa dirasakan seluruh masyarakat,'' kata Mercy, Senin (28/9).

Mercy mengatakan, pihaknya tak bisa berkomentar terkait proses peradilan yang memutuskan terpidana MMS.''Ini bukan kewenangan KY, melainkan kewenangan Majelis Hakim yang tak bisa diintervensi siapapun, '' kata Mercy.

Dia menjelaskan, tugas KY adalah memantau peradilan. ''Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, kami laporkan ke KY pusat lalu diadakan pemeriksaan apabila bukti‑bukti pendukungnya sudah cukup. Kami hanya berharap proses peradilan di daerah ini harus bersih, berintegritas dan profesional,'' ujarnya.

Mercy mengatakan, untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, harus ada laporan resmi dari masyarakat, disertai dengan bukti‑bukti pendukung.

"Dugaan pelanggaran kode etik bisa diproses jika ada laporan masyarakat. Jadi, diharapkan sikap pro aktif dari masyarakat, jika mengetahui ada dugaan pelanggaran kode etik segera dilaporkan,'' ujarnya.

Welly Mataliutan, Pic KY Sulut menambahkan beragam sanksi bisa diterima oleh hakim jika terbukti melanggar kode etik. `'Sanksi untuk hakim yang terbukti melanggar kode etik, mulai dari ringan, sedang, hingga berat,'' tuturnya.

Sanksi ringat kata dia, bisa teguran lisan dan tertulis. Sedangkan, sanksi sedang berupa, penudaan kenaikan pangkat dan gaji selama 1 tahun, bahkan tak memegang palu selama 6 bulan. `'Sanksi beratnya bisa dipecat jika melanggar kode etik,'' tegasnya.

Dalam proses peradilan, KY menurutnya selalu melakukan pemantauan agar penegakan hukum di daerah ini berjalan sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.(war)

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved