Kejari Kotamobagu: Keluarnya Terpidana MMS Dari Rutan Bukan Kewenangan Saya

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kotamobagu menyatakan, pihaknya tak bertanggung jawab dengan 'lepas'-nya terpidana kasus korupsi

Kejari Kotamobagu: Keluarnya Terpidana MMS Dari Rutan Bukan Kewenangan Saya
TRIBUNMANADO/FERDINAND RANTI
Marlina Moha Siahaan jalani sidang dengan agenda mendengarkan tanggapan terhadap eksepsi yang ia ajukan di PN Manado, Kamis (3/3/2016). 

TRIBUNMANADO.CO.ID-KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kotamobagu menyatakan, pihaknya tak bertanggung jawab dengan 'lepas'-nya terpidana kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Marlina Moha Siahaan (MMS). Bahkan, terpidana dengan bebas mengikuti kegiatan partai di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Dasplin SH MH mengatakan, pihaknya saat putusan langsung mengeksekusi terpidana MMS saat vonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado.

"Silakan konfirmasi lanjut kepada Kasie Pidsus karena saya sedang ekspose perkara di Kota Manado," kata Dasplin, Kamis (28/9).

Da'wan Manggalupang SH Kasie Pidsus Kejari Kotamobagu, mengatakan, keluarnya terpidana MMS dari rumah tahanan (rutan) Malendeng bukan kewenangannya.

Dia menjelaskan dalam perkara melibatkan mantan Bupati Bolmong dua periode yang dituntut 4,6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) lalu divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim.

"Ada catatan, bahwa terdakwa saat ini segera dieksekusi atau ditahan pada tanggal 19 Juli 2017 disertai berita acara penahanan di  rutan Malendeng yang menerima terdakwa untuk di tahan saat itu juga karena sudah perintah agar di tahan," ujar Da'wan saat disambangi di ruang kerjanya.

Lanjutnya menjelaskan, selama menjalani kurungan badan di Rutan Malendeng saat tiba masa tenggang waktu penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum banding. "Waktu pengajuan berbeda beberapa hari, mereka (terdakwa) dulu baru kami," tambahnya.

Dalam proses ini majelis hakim menyurat kepada Pengadilan tinggi, menyampaikan bahwa telah dilakukan upaya hukum banding. Dan itu sudah menjadi kewenangan Pengadilan tingi. "Ini sesuai dengan Pasal 238 (2) dan (3) KUHAP, tentang upaya hukum banding," tukasnya.

Sebagaimana yang dikutip dalam reverensi hukum online, berdasarkan bunyi ayat 2 dan 3 KUHAP pasal  238, menyatakan dalam proses upaya hukum tingkat banding wewenang penahanan terhadap terdakwa beralih ke Pengadilan tinggi (sebagai bunyi pasal 238 ayat 2 KUHAP).(crz)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved