Liando: Program Pemerintah yang Dipaksakan kepada Masyarakat Akan Bermasalah

PENGALAMAN selama ini kegagalan kebijakan disebabkan ada tahapan kebijakan yang tidak dipenuhi. Dokumen kebijakan Pemerintah daerah

Liando: Program Pemerintah yang Dipaksakan kepada Masyarakat Akan Bermasalah
ist
Ferry Liando 

News Analysis:

Dr Ferry Daud Liando

PENGALAMAN selama ini kegagalan kebijakan disebabkan ada tahapan kebijakan yang tidak dipenuhi. Dokumen kebijakan Pemerintah daerah harus disertai dengan kajian naskah akademik.

Di dokumen itu akan kelihatan apakah program pemerihtah itu sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak.

Program pemerintah yang dipaksakan tanpa proses uji publik biasanya bermasalah dikemudian hari.

Publik perlu dilibatkan dalam setiap penyusunan program Pemerintah dimaksudkan agar masyarakat ikut mendukung program itu saat akan diimplementasikan.

"Sebab sepertinya ada prosedur kebijakan yang dilanggar dari program Bus Rapid Transit (BRT). Sehingga program itu tidak efektif setelah dilaksanakan. Tak hanya pemerintah, ini juga tanggung jawab DPRD," kata dia.

Khusus DPRD, rancangan program berikut anggarannya benar‑benar menjadi kebutuhan publik atau tidak. Sebab semua program yg teratata dalam APBD pasti atas sepengetahuan DPRD.

Banyak program Pemerintah yang hanya sekedar memenuhi serapan Anggaran yang semestinya tidak berdampak pada kepentingan publik.

Jika DPRD memahami ini harusnya tidsk disetujui pada pembahasan RAPBD saat itu. Buktinya proyek tersebut terbengkalai tanpa makna.

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved