Liputan Khusus Hutan Lindung

(News Analisis) Doktor John Tasirin: Pemerintah Harus Tegas

Kawasan hutan dan kawasan lindung setempat di Sulawesi Utara, perlu dijaga kelestariannya oleh masyarakat bersama pemerintah.

(News Analisis) Doktor John Tasirin: Pemerintah Harus Tegas
TRIBUNMANADO/ANDREAS RUAUW
Perumahan dibangun di kawasan Gunung Tumpa Manado. Dulu areal ini adalah kawasan hijau, foto pada Minggu (25/9/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO -  Ketua Jurusan Kehutanan Unsrat Manado, Doktor John Tasirin, mengatakan kawasan Hutan di Sulawesi Utara, yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam- kawasan pelestarian alam, hutan produksi, hutan produksi yang bisa dikonversi, dan hutan produksi terbatas, keberadaannya masih akan bertahan lama. Sebab, memiliki luas yang sangat besar di bumi Nyiur Melambai.

Hutan Lindung misalnya memiliki luas 174.331 hektare (ha), hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 242.532 ha, hutan produksi 66.420 ha, hutan produksi yang bisa dikonversi 15.181 ha, dan hutan produksi terbatas 216.106 ha. 

Di Sulawesi Utara, kawasan hutan lindung penyusutannya sangat kecil. Dari total luas sekitar 750 ribu ha, kawasan hutan berkurang hanya 50 ribu ha atau kurang dari 1 persen.

Penyusutan kawasan hutan di Sulawesi Utara tersebut atas izin dari pemerintah pusat, sebab ada kawasan yang sudah dijadikan pemukiman oleh masyarakat seperti di Kampung Klabat, Kabupaten Minahasa Utara. Di Gunung Ambang juga, kawasan hutan dialihfungsikan, sebab dibangun pembangkit listrik tenaga air dan pusat gheotermal untuk mensejahterakan masyarakat.

Lambatnya penyusutan kawasan hutan di Sulawesi Utara, disebabkan oleh kuatnya pengawasan oleh pemerintah. Di kawasan konservasi atau cagar alam misalnya, masyarakat tak bisa sembarangan masuk atau beraktivitas jika tak memiliki izin dari pemerintah. Jika memaksa masuk, maka bisa dipenjara karena melanggar hukum.

Penyusutan terbesar sebenarnya bukan terjadi di kawasan hutan. Tapi di lahan atau daerah berhutan yang masuk dalam Area Pemanfaatan Lain (APL), seperti di Gunung Tumpa. Lokasi yang ada perumahannya di Gunung Tumpa, dalam APL, bukan kawasan hutan.

Khusus APL dikelola pemerintah kabupaten/kota, sehingga tidak membatasi masyarakat untuk menebang kawasan berhutan. Jika pemerintah mengizinkan, misalnya untuk keperluan pembangunan pemukiman, maka bisa dilakukan. Di kawasan ini pemerintah pusat tak bisa mengawasinya, sebab kewenangannya berada di pemerintah daerah.

Di APL juga ada daerah yang patut dilindungi, disebut dengan kawasan lindung setempat. Lokasinya berada di sempadan pantai, sungai, dan mata air serta daerah kemiringannya tinggi lebih dari 30 derajat.

Kawasan hutan dan kawasan lindung setempat di Sulawesi Utara, perlu dijaga kelestariannya oleh masyarakat bersama pemerintah. Sebab, layanannya sangat banyak, misalnya dapat mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Kawasan hutan perlu dilindungi terus oleh pemerintah dan dijaga oleh masyarakat. Caranya dengan menegaskan batas‑batas kawasan lewat sosialisasi massif, dan penegakkan hukum yang benar, sehingga tak diusik oleh oknum‑oknum tak bertanggungjawab. 

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved