TribunManado/

Niat Pemprov Rehabilitasi RSJ Ratumbuysang Bakal Terhalang Kasus Korupsi

"Jangan sampai membuat publik bingung dengan alasan yang terus menerus, jika sudah ada kerugian negara sebaiknya Kejati segera tetapkan tersangka,"

Niat Pemprov Rehabilitasi RSJ Ratumbuysang Bakal Terhalang Kasus Korupsi
TRIBUNMANADO/ANDREAS RUAUW
Bangunan RSJ Prof Dr VL Ratumbuysang di Sario Manado yang tak selesai. 

Laporan Wartawan Tribun Manado Nielton Durado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Niat pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengalihkan RSJ Ratumbuysang menjadi RS Ratumbuysang dan menjadi rumah sakit rujukan bakal terhadang kasus yang melilit tempat ini.

Pasalnya, saat ini Kejati Sulut sedang menyelidiki proyek pembangunan gedung di RSJ Ratumbuysang yang saat ini mangkrak alias tabiar. Gedung lima lantai berbandrol Rp 18 miliar yang harusnya selesai 31 Desember 2016 ini, hingga kini pembangunannya telah terhenti.

Terkait kasus ini, Dr Ralfie Pinasang, dosen Fakultas Hukum Unsrat, Manado mengatakan, seharusnya BPKP menyelesaikan secepatnya perhitungan nilai kerugian negara terkait kasus ini. Kemudian segera tetapkan tersangka. ''Kalau kasusnya sudah jelas siapa-siapa yang salah, maka pembangunannya bisa saja lanjut, '' ujar Pinasang.

"Kedua instansi ini kan terus berkomunikasi, harusnya jika Kejati serius menangani kasus RSJ Ratumbuysang harusnya mereka terus meminta perkembangan perhitungan kerugian negara BPKP Sulut," ujarnya.

Jika kedua instansi ini tak berkomitmen menyelesaikan kasus korupsi, pasti proses perhitungannya akan lama."Dari sini masyarakat bisa menilai kinerja kedua instansi ini. Padahal kerugian negara bisa dihitung dalam waktu 14 hari, kalau lebih dari itu maka harus ada alasan yang jelas," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar Kejati Sulut segera menetapkan tersangka dalam kasus RSJ Ratumbuysang Manado."Jangan sampai membuat publik bingung dengan alasan yang terus menerus, jika sudah ada kerugian negara sebaiknya Kejati segera tetapkan tersangka," pinta dia.

Dugaan Korupsi, RSJ Ratumbuysang dilaporkan pada tahun 2015 dan saat ini sudah memasuki tahapan Sidik di Kejati Sulut.

Meski begitu, hingga saat ini Kejati terlihat masih enggan menetapkan tersangka dalam kasus berbanderol Rp 18 miliar ini.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati, Yoni E Mallaka mengatakan, kasus ini masih terus diproses oleh pihaknya.

"Kami masih terus Proses, tinggal menunggu hasil audit dari BPKP Sulut dulu," ujar Mallaka.

Sedangkan, Humas BPKP Sulut Harapan Tampubolon mengaku hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan perhitungan suara terhadap kasus ini.

"Sudah ada tim yang turun ke lapangan dan sampai saat ini kami masih terus melakukan proses perhitungan kerugian negara," tandasnya.

Penulis: Nielton Durado
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help