TribunManado/

ILR Dan Fakultas Hukum Gelar Diskusi Pencegahan Korupsi

- Penanganan kasus koruptsi menjadi perbincangan hangat dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Fakultas Hukum Unsrat dan Indonesian Legal Rou

ILR Dan Fakultas Hukum Gelar Diskusi Pencegahan Korupsi
NIELTON DURADO
Penanganan kasus korupsi menjadi perbincangan hangat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fakultas Hukum Unsrat dan Indonesian Legal Roundtable 

Laporan Wartawan Tribun Manado Nielton Durado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Penanganan kasus korupsi menjadi perbincangan hangat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fakultas Hukum Unsrat dan Indonesian Legal Roundtable (ILR), Rabu (13/9) di Hotel Quality Manado siang tadi.

Dalam diskusi tersebut beberapa peserta nampak mengeluhkan beberapa penanganan kasus korupsi yang dinilai sangat lambat.

"Saya tidak tahu kenapa, tapi di Sulut ini kasus-kasus korupsi sangat lambat dan tidak transparan," kata David Kusuma perwakilan dari Tribun Manado.

Abraham Wirotomo, perwakilan Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa dukungan terhadap lembaga-lembaga pemberantasan kasus korupsi harus terus dikumandangkan agar, baik penanganan ataupun laporan masyarakat bisa cepat ditindaklanjuti.

"Kita jangan pesimis dulu, harus terus beri dukungan pada petugas pemberantasan korupsi, karena mereka adalah ujung tombak di daerah," tegasnya.

Firmansyah Arifin, Sekertaris Eksekutif ILR mengatakan bahwa FGD tersebut juga mereka lakukan dibeberapa kota seperti, Makassar, Medan, dan kota lainnya.

"Totalnya ada 10 kota," ucapnya.

Ia menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan ide dari semua unsur masyarakat terkait pembentukan Instruksi Presiden tentang pemberantasan korupsi.

"Kami sebenarnya ingin dapat masuk dari semua elemen masyarakat, baik LSM, Dosen, maupun Pengacara terkait Inpres tersebut," kata dia.

Ia berharap melalui FGD ini ada sumbangsih pemikiran maupun usul konkrit terkait Inpres yang nantinya dibentuk.

"Kami sangat harapkan ada usulan konkrit atau masukan yang baik agar Instruksi Presiden bisa lebih menjangkau semua daerah," pungkasnya.

Turut hadir dalam FGD tersebut Toar Palilingan dosen Fakultas Hukum Unsrat, Fransiscus Manurung perwakilan Bappenas, Abraham Wirotomo perwakilan Kantor Staf Presiden, dan Wahyu Susilo perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (nie)

Penulis: Nielton Durado
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help