TribunManado/

Ralfie Pinasang: Kejati SulutTerlalu Lambat

Belum adanya penetapan tersangka dalam dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang Minahasa Utara oleh Kejati Sulut

Ralfie Pinasang: Kejati SulutTerlalu Lambat
net
ilustrasi pemecah ombak

Laporan Wartawan Tribun Manado Nielton Durado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Belum adanya penetapan tersangka dalam dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang Minahasa Utara oleh Kejati Sulut, mendapatkan tanggapan keras dari Pengamat Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Ralfie Pinasang.

Ketika dihubungi Tribun Manado, Selasa (12/9) wakil dekan satu fakultas Hukum Unsrat ini mengatakan bahwa Kejati Sulut terlalu lambat.

"Hasil auditnya kan sudah ada 60 persen, masa tinggal tambah 40 persen saja butuh waktu sebulan," ujar dia.

Ia juga meminta agar koordinasi antara penyidik Kejati dan petugas BPKP harus lebih intens dilakukan.

"Kuncinya ada dikoordinasi, harus tetap dilakukan jangan hanya saling diam-diam saja," tegas Ralfie.

Dosen Unsrat ini menambahkan bahwa kasus pemecah ombak di Likupang sudah menyita banyak perhatian masyarakat.

"Disini kemudian elektabilitas Kejati Sulut diuji, jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan, jadi harus segera diselesaikan," tegasnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulut, Yoni E. Mallaka ketika dikonfirmasi mengaku bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan hasil perhitungan secara 100 persen dari BPKP Sulut.

"Kami masih menunggu, nanti kalau sudah ada pasti kami beberkan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, proyek pemecah ombak di Likupang Minahasa Utara, ini sudah masuk tahapan Sidik di Kejati Sulut dan tinggal menunggu perhitungan kerugian negara.

Kasus ini dilaporkan pada tahun 2015, dan sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan pada proyek berbanderol Rp 15 Miliar tersebut. (nie)

Penulis: Nielton Durado
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help