TribunManado/

Ketua KPU Minahasa Paparkan Kesiapan Pilkada 2018 ke Komisi II DPR RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa paparkan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa 2018

Ketua KPU Minahasa Paparkan Kesiapan Pilkada 2018 ke Komisi II DPR RI
foto istimewa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa paparkan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa 2018 

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa paparkan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa 2018, saat tatap muka di Ruang Rapat Wagub Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (12/9).

Tatap muka dilakukan bersama tim Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh EE Mangindaan ketua tim dan jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Sulut serta KPU dan Panwas Kabupaten dan Kota penyelenggara Pilkada 2018.

KPU kabupaten Minahasa satu di antara penyelenggara Pilkada turut hadir dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Ketua KPU minahasa Meidy Tinangon.

Dalam pertemuan tersebut KPU Minahasa diberikan kesempatan untuk memaparkan kesiapan KPU Minahasa mulai dari kesiapan anggaran, personil, dan pelaksanaan tahapan.

Tatap muka yang dipandu oleh Assisten I Pemprov Sulut John Palandung, dijelaskan bahwa KPU Minahasa adalah daerah pertama yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkab, dari antara 6 daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Sulut.

NPHD ditandatangani tanggal 9 Mei 2017, dan telah melalui pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan review badan Pengawas Keuangan dan Pemangunan (BPKP).

Terkait pendataan pemilih dan e-KTP, dijelaskan bahwa berdasarkan data dari Pemkab Minahasa, presentase perekaman e-KTP di Kabupaten Minahasa telah mencapai 94 persen.

Terkait upaya pemerintah dan DPR-RI yang menurut EE Mangindaan telah sepakat tahun 2018 perekeman E-KTP harus mencapai 100 persen.

Tunangan menjelaskan bahwa KPU Minahasa turut mendukung upaya tersebut, mengingat E-KTP menjadi syarat pemutkhiran data pemilih yang digunakan dalam verifikasi dukungan calon perseorangan saat hari pencoblosan nanti.

Tinangon juga menyampaikan terkait hubungan antara UU Pilkada dan UU pemilu No 7 Tahun 2017 tentang rekrutmen penyelenggara yang berpotensi mengganggu kinerja.

EE Mangindaan dan tim yang terdiri dari Rambe Kamarulzaman (FPG) dan Dwi Ria Latifa (FPDIP) merespon baik penyampaian dari KPU Minahasa. Mereka berjanji akan merumuskan masukan dan laporan hasil pertemuan dan membawanya dalam pembahasan di Jakarta.(amg)

Penulis: Alpen_Martinus
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help