TribunManado/

Najoan: Eksekusi Lahan Harus Ada Perintah Pengadilan

PENGAMBILALIHAN lahan pemerintah dari warga yang menduduki, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selain dengan bukti pemilikan aset yang sah dari pe

Najoan: Eksekusi Lahan Harus Ada Perintah Pengadilan
TRIBUNMANADO/FINNEKE WOLAJAN
Eksekusi lahan. Foto ilustrasi 

Herman Najoan SH MHum
Dosen Fisip Unsrat

PENGAMBILALIHAN lahan pemerintah dari warga yang menduduki, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selain dengan bukti pemilikan aset yang sah dari pemerintah, harus ada juga perintah dari pengadilan lewat putusan yang sudah berkekuatan tetap, setelah melalui gugatan secara perdata.

Pemerintah tak boleh sewenang-wenang mengesekusi atau mengambil alih lahan yang sudah sangat lama ditempati warga, dengan menggunakan kekuasaan. Sebab, bisa berimplikasi pada pelanggaran hukum.
Didalam lahan yang sudah ditempati warga dalam kurun waktu cukup lama, biasanya telah didirikan bangunan dan rumah sebagai tempat bermukim.

Fasilitas yang telah dibangun dan ditempati warga tersebut, tak bisa seenaknya digusur oleh pemerintah, sebab bisa dilaporkan ke Polisi karena masuk dalam kategori pengrusakan.

Dalam pengambialihan lahan yang menjadi aset pemerintah, harus memperhatikan keberadaan warga. Semua hak-hak mereka harus diberikan. Misalnya, jika mereka sudah menempati lahan dalam kurun waktu sangat lama, maka kerugian yang mereka alami harus diberi ganti ruginya. Ganti rugi bisa diberikan pemerintah, setelah dilaksanakan musyawarah melibatkan masyarakat.

Penyusunan undang-undang pokok agraria, mengacu dari hukum adat. Maka, dalam pengelolaan lahan, siapa yang menanam dia juga yang harus menuai. Artinya, jika warga sudah lama menempati dan mengolah lahan minimal dalam kurun waktu 20 tahun, maka bisa diprioritaskan oleh pemerintah untuk menguasai lahan tersebut. (War)

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help