TribunManado/

Liputan Khusus Lahan Negara

Lahan KEK Kembali Diduduki Warga, Pemprov Bakal Lakukan Penertiban di 12 Tanah Negara

Belasan orang itu adalah warga yang digusur untuk proyek KEK beberapa waktu lalu, namun mereka nekat kembali ke lahan itu

Lahan KEK Kembali Diduduki Warga, Pemprov Bakal Lakukan Penertiban di 12 Tanah Negara
TRIBUNMANADO
Lokasi pembangunan KEK Bitung mulai ditempati warga, foto beberapa waktu lalu 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG ‑ "Tak tersembunyi kuasa Allah, orang lain ditolong, saya juga..." Nyanyian itu dikidungkan belasan orang dari sebuah gubuk di lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Minggu (10/9/2017) sore.

Belasan orang itu adalah warga yang digusur untuk proyek KEK beberapa waktu lalu, namun mereka nekat kembali ke lahan itu  setelah sebelumnya menempati Rusunawa Bitung.

Penggusuran di lahan yang akan menjadi kawasan ekonomi itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.  Warga awalnya menuruti keinginan pemerintah, mereka pun pindah ke Rusunawa.

Namun dengan alasan tak ada jaminan hidup layak disana, mereka memilih balik ke lahan semula. Warga membangun kembali rumahnya dari puing ‑puing bekas rumah mereka yang dihancurkan.

Bitung merupakan satu dari belasan lokasi yang lahan milik Pemprov Sulut yang bermasalah dan diduduki warga. Saat ini sedikitnya ada belasan bidang lahan masuk aset tanah Pemprov Sulut sudah diduduki warga.

Aset lainnya di Kalasey Manado misalnya, persoalan lahan milik Pemprov Sulut di tempat ini  agak pelik. Permukiman warga berada dalam satu lahan dengan kawasan perkantoran Pemprov. Masih di kawasan yang sama bahkan lahan itu sudah dijadikan tempat bisnis permandian umum.

Lahan yang jadi soal ini seluas 225 hektare. Dulunya si penggarapnya memiliki hak Erfpacht ( hak menarik penghasilan seluas‑luasnya untuk waktu lama  dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban tertentu). Lahan ini kemudian berstatus Hak Guna Usaha menanam kelapa dan karet.

Berawal di  tahun 1982 ada pelepasan 11 hektare lahan untuk masyarakat yang kena bencana abrasi Pantai Malalayang dan Togas.  Warga pindah ke wilayah Kalasey masuk ke lahan 225 ha ini. Dan saat ini jadi masalah

Terkait persoalah aset-aset lahan yang diduduki masyarakat, Edison Humiang, Kasat Pol PP Pemprov Sulut mengatakan, pemerintah sudah mengagendakan penertiban di lokasi‑lokasi tersebut "Jadi sesuai agenda ada 12 titik lokasi tanah pemprov yang diduduki akan ditertibkan," kata dia.

Untuk penertiban, pemerintah akan melakukan dalam beberapa tahapan dan skala prioritas. Areal yang  akan ditertibabkan di antaranya ada enam lokasi,  yaitu aset Pemprov di Kalasey,

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help