TribunManado/

KPU Larang JWS-Ivansa Rolling Pejabat Setelah 11 Agustus 2017

Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow (JWS) dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang (Ivansa) diberikan peringatan.

KPU Larang JWS-Ivansa Rolling Pejabat Setelah 11 Agustus 2017
tribun manado
Bupati Minahasa Jante Wowiling Sajow (JWS) dan Wabup Ivan Sarundajang (Ivansa) saat merayakan empat tahun kepemimpinan mereka di Taman God Bless Tondano, Jumat pekan lalu. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO - Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow (JWS) dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang (Ivansa) diberikan peringatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa agar tidak melakukan penggantian (rolling) pejabat setelah tanggal 11 Agustus 2017.

"Bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat terhitung 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan," kata Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, Rabu (9/8).
Tinangon mengatakan, sudah mengirimkan surat peringatan tersebut ke Pemkab Minahasa.

Dia menjelaskan, bahwa itu wajib dilakukan oleh KPU Minahasa sebagai bentuk pelayanan kepada stakeholder.
Ketua KPU menjelaskan, dalam surat yang ditujukan kepada bupati dan wabup berisi materi berdasar Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada Tahun 2018 diatur jadwal penetapan Pasangan Calon adalah tanggal 12 Februari 2018, sehingga jika ditarik mundur 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon jatuh pada tanggal 12 Agustus 2017.

"Artinya sejak 12 Agustus sampai berakhirnya masa jabatan bupati atau wabup baik mencalonkan diri atau tidak, termasuk penjabat bupati tidak bisa melakukan penggantian pejabat, hanya bisa sampai tanggal 11 Agustus," ujarnya.

Jika melanggar, menurutnya, akan diberikan sanksi sebagaimana diatur UU nomor 1 tahun 2015 dan perubahannya yaitu bagi petahana atau incumbent adalah pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Minahasa.

Sanksi yang sama dijatuhkan juga untuk pelanggaran ketentuan larangan menggunakan kewenangan dan program kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga penetapan calon terpilih.

Ia berharap, ketentuan ini dipatuhi agar pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar.
"Komitmen kami adalah melaksankan setiap tahapan dengan tertib aturan dan mengedepankan komunikasi yang berkeadilan sebagai bentuk pelayanan kepada setiap stakeholder," ungkapnya. *

Penulis: Alpen_Martinus
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help