TribunManado/

Mengejutkan! Bupati Minahasa Utara tak Berani Bongkar PT MMP di Pulau Bangka

Meski putusan hukum sudah Inkrah, PT Mikgro Metal Perdana masih enggan angkat kaki dari Pulau Bangka Minahasa Utara.

Mengejutkan! Bupati Minahasa Utara tak Berani Bongkar PT MMP di Pulau Bangka
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Aktivitas perusahaan tambang PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Likupang Timur-Minahasa Utara. Pasca putusan hukum inkrah dari MA, perusahaan ini masih enggan 'angkat kaki' dari pulau dengan pesona alam dan bawah laut menawan ini. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Belum hengkangnya perusahaan tambang bijih besi asal Tiongkok, PT Mikgro Metal Perdana (MMP) membuat Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonny Anneke Panambunan (VAP), berang dan memastikan akan melihat langsung keberadaan PT MMP apakah benar masih beroperasi.

VAP sapaan akrab Bupati Minut ini menyatakan, pihaknya bersama Forkompinda akan ke Pulau Bangka, Selasa (18/7), pekan depan."Saya akan turun ke sana," ujar Vonny meyakinkan.

Vonny mengatakan, dia berkepentingan melihat langsung keadaan terkini di Pulau Bangka.

Ia menjanjikan akan ada langkah signifikan pemerintahannya jika didapati ada hal yang merugikan warga.

"Sejak awal saya menolak pertambangan di Pulau Bangka," kata dia.

Namun Vonny hanya menjawab normatif ketika ditanya apakah langkah signifikan itu adalah Pemkab Minut selaku pihak yang berwenang bakal membongkar PT MMP."Kita sesuai aturan," kata dia.

Kadis Pendidikan Minut Lily Lengkong mengatakan, pemerintah bakal membenahi pendidikan di Pulau Bangka."2 SD dan 2 SMP di Pulau Bangka bakal ditambah fasilitas serta pengajar," ujarnya.

Menurut Lily, masalah paling krusial di Pulau Bangka adalah tiadanya SMA. Akibatnya banyak siswa yang bersekolah di Likupang.

"Ini masalah, namun sudah kewenangan provinsi, kami harap dari provinsi bisa membuat SMA," kata dia.

Mencermati pasca putusan MA terkait perkara tambang di Pulau Bangka, pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr J Ronald Mawuntu SH MH mengatakan, dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2009, menyebutkan tambang merupakan tanggungjawab instansi Gubernur dan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah yang dimaksud ialah pimpinan wilayah di mana tambang itu ada.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help