Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terus Naik di Sulut, Menteri Yohana Janji Bangun Sekolah Ini

Banyak kasus kekerasan yang dialami kaum perempuan dan anak di Sulawesi Utara (Sulut) yang terjadi pada 2013 hingga 2017.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terus Naik di Sulut, Menteri Yohana Janji Bangun Sekolah Ini
TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise memberikan bantuan dalam rapat koordinasi bidang perlindungan hak perempuan kawasan Timur Indonesia di Manado, pada Sabtu (8/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Christian Wayongkere

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Banyak kasus kekerasan yang dialami kaum perempuan dan anak di Sulawesi Utara (Sulut) yang terjadi pada 2013 hingga 2017.

"Provinsi Sulut ini punya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak 2013. Pada 2016 terima ISO 9001 bersertifikat nasional dan internasional. P2TP2A melakukan penanganan 34 kasus pada 2013, 32 kasus pada 2014, 109 kasus pada 2015, 131 kasus pada 2016. Terakhir Januari-Juni 2017 ada 54 kasus," jelas Mieke Pangkong, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulut, pada Sabtu (8/7/2017).

Menteri Negara PPPA, Yohana Yembise yang hadir dalam rapat Koordinasi Bidang perlindungan hak perempuan kawasan Timur Indonesia di Manado pada 8-10 Juli 2017 mengungkapkan banyak kasus trafficking menyita perhatian di Indonesia.

"Di Indonesia ada beberapa daerah sebagai kantong  besar masalah perempuan dan anak seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT dan NTB," katanya.

Katanya, kementrian PPPA terus melakukan koordinasi untuk mengurangi isu tersebut melalui pencegahan, menerima korbannya dan pencegahan lewat kegiatan sekolah.

"Akan ada sekolah untuk para perempuan dan ibu rumah tangga. Ada pelatihan agar dapat pekerjaan buat usaha sendiri dan pekerjaan lain yang mendapat income untuk keluarga," katanya,

Dia mengungkapkan terjadinya kasus trafficking karena faktor pengangguran, ekonomi dan kemiskinan. Masyarakat terbuai dengan iming-iming kerja di luar negeri yang ternyata bermasalah.

"Ada sampai 15 tahun kerja, gaji tak dibayar sedang diproses kedutaan negara kantong TKI," ungkapnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mangatakan kasus trafficking lambat laun bisa berkurang di Sulut.

"Dulu catatan paling tinggi. Sejak satu tahun terakhir angkanya berkurang karena lapangan pekerjaan mulai banyak dan sosialisasi di pemda kota kabupaten jalan baik lewat program PPPA sehingga mereka sadar tidak mau lakukan trafficking ditambah lagi peran polisi juga baik," ungkap Olly dalam kegiatan tersebut.

Selain trafficking, banyak terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  disebabkan karena minuman keras tradisional, cap tikus.

"Kami pemerintah berupaya, petani cap tikus tidak buat lagi miras melainkan gula aren sehingga masyarakat yang bertani gula aren bisa dibeli pabrik," ujar Olly.

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved