TribunManado/
Home »

News

» Jakarta

Mahasiswa Fakultas Hukum Uji Materi Hak Angket ke MK

Kuasa hukum pemohon Victor Santoso mengatakan pengujian tersebut bertujuan agar MK memberikan penegasan mengenai frasa dan/atau dalam pasal 79 UU MD3.

Mahasiswa Fakultas Hukum Uji Materi Hak Angket ke MK
Eri Komar Sinaga/Tribunnews.com

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tiga mahasiswa dan satu orang dosen mengajukan judicial review atau uji materi hak angket yang tertuang dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3.

Kuasa hukum pemohon Victor Santoso mengatakan pengujian tersebut bertujuan Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan mengenai frasa dan/atau dalam pasal tersebut.

Menurut Victor, dalam konsep ketatanegaran pemerintah bisa diartikan dalam arti sempit dan arti luas.

 
Arti sempit maksudnya adalah pemerintah dan jajaran ke bawah sementara dalam pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif dan yidikatif. Victor menyebutnya sebagai pemerintahan.

Dalam penjelasan UU MD3, Victor mengungkapkan penjelasan frasa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerimtah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung atau pimpinan lembga pemerintah nonkementerian.

"Berangkat dari situ, kalau kita melihat DPR memaknai itu dalam arti luas. Nanti MK dan MA, KY dan KPU ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana undang-undang nanti ketika ada ada kepentingan yang merasa dirugikan oleh DPR, mereka bisa bentuk pansus angket lagi, kata Victor di MK, Jakarta, Selasa (20/6/2016).

Menurut Victor, pembentukan angket terhadap lembaga pemerintah dalam arti luas adalah sebagai sebuah intervensi politik.

Pasalnya, kata Victor, Pasal 79 ayat 3 tersebut memuat hak angket tersebut dibentuk jika diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Para pemohon menilai kata 'diduga' tersebut menjadi berbahaya karena subyektif. Ketika DPR merasa ada kepentingannya yang dilanggar, ini diduga melanggar pelaksaan undang-undang, tujuannya supaya punya alasan dibentuk angket.

"Ini menurut kita sangat berbahaya karena upaya kemerdekaan kehakiman dan lembaga yudikatif akan terinvensi politik, ini dalam bingkai hukum jadi rusak oleh kepentingan-kepentingan permainan politik di DPR," ungkap Victor.

Halaman
12
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help