Mayoritas Responden Tolak, 15 Kursi DPR Kuras Rp 30 Miliar

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat menambah 15 kursi parlemen di Senayan.

Mayoritas Responden Tolak, 15 Kursi DPR Kuras Rp 30 Miliar
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Sejumlah anggota DPR RI maju ke depan meja pimpinan memprotes pimpinan sementara DPR RI, Popong Otje Djundjunan dan Ade Rizky Pratama dalam Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR RI di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014). Sidang Paripurna sempat ricuh dan berkali-kali diskors karena adanya perbedaan pendapat di antara para anggota DPR RI. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat menambah 15 kursi parlemen di Senayan. Hal ini diputuskan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu, Selasa (30/5) kemarin.

Kaltara mendapatkan jatah tiga kursi sesuai dengan jumlah kursi minimum dalam satu daerah pemilihan. Sedangkan empat daerah lainnya mendapatkan jatah dua kursi, yakni Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Papua, dan Lampung.

Sementara daerah yang akan mendapatkan alokasi satu kursi tambahan, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, penambahan 15 kursi baru di parlemen ini ditengarai bakal menyedot dana hingga Rp 30 miliar per tahun. "Paling dihitung enggak sampai Rp 2 miliar per anggota," ujar Tjahjo, seusai rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Tjahjo mengaku, belum menghitung tingkat kemahalan kursi. Sebab, pemerintah sebelumnya mengusulkan penambahan kursi berkisar lima hingga sepuluh kursi saja.
"Kami mencermati ya proses jumlah kursi itu. Pada posisi yang lalu memang tidak memperhitungkan tingkat kemahalan," ujarnya seraya menyatakan, keputusan menambah 15 kursi tersebut menurutnya sudah merupakan solusi yang paling adil.

"Ini win-win (solution) lah. Semuanya Pemerintah dan DPR, kita semua sama-sama," ujarnya.
Adapun hitungan Pansus RUU Pemilu sebelumnya, penambahan kursi 19 DPR RI dibagikan untuk sejumlah wilayah. Penambahan tersebut di luar redistribusi atau realokasi kursi. Salah satunya adalah Kalimantan Utara sebagai provinsi baru.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan, penambahan 15 kursi DPR RI merupakan langkah kompromi yang diambil pemerintah dan DPR.

"Dalam pembahasan kan selalu begitu. Melalui diskusi panjang dulu. Kalau tidak ada (keputusan) ketemu dari hati ke hati atau setengah kamar lah. Biasanya kalau begitu akan mendapatkan satu keputusan," kata Soedarmo.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria menuturkan, redistribusi atau realokasi kursi tak dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Oleh karena itu, daerah yang kursinya sempat diambil untuk daerah lain dipulihkan jumlah kursinya.
Plt Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyayangkan penambahan kursi tersebut tak didasarkan kebutuhan. "Yang disayangkan KIPP adalah tidak ada dasar kebutuhan yang sebenarnya, bukan pada angkanya, tapi realitas. Sehingga tidak terkesan bagi-bagi kursi," kata Kaka.

Kaka menuturkan, seharusnya pembahasan dimulai dari penghitungan daerah pemilihan. Pada kenyataannya, jumlah daerah per dapil justru belum diketuk palu.
"Untuk (daerah) yang kursinya mahal ditambah satu kursi, rasionya dari mana? Akhirnya nanti utak atik dapil. Harusnya dapil dulu baru keluar," kata dia.

Adanya kompromi-kompromi yang dilakukan untuk meloloskan 15 kursi DPR RI tersebut, menurut dia, tak lantas menyelesaikan akar permasalahan sebenarnya, yakni representasi ideal sebuah kursi.
Bicara soal representasi ideal, kata Kaka, bukan dilihat dari mahal atau murahnya sebuah kursi DPR RI. Mahal atau murahnya kursi merupakan hukum alam tentang ambang batas alamiah sebuah kursi.

Prinsip keterwakilan, menurut dia, salah satunya ditunjukan dari sinergitas DPR dan DPD. Keduanya seharusnya saling mengisi sehingga menjadi bikameral. Namun, hal ini justru tak terlihat akan diakomodasi oleh Pansus RUU Pemilu. Bahkan, ada wacana untuk mengurangi kursi DPD RI.

"Di satu sisi mengatakan adanya masalah berkaitan dengan representasi ideal, tapi di sisi lain mengurangi DPD," ujar Kaka.
"Katanya tidak ada keterwakilan yang cukup. Sementara keterwakilan yang cukup, bisa di fill-in (isi) sebenarnya oleh DPD," sambung dia.
Sementara itu, hasil jajak pendapat KedaiKOPI juga menunjukan bahwa mayoritas masyarakat tak menyetujui penambahan kursi DPR RI tersebut, yakni 81 persen dari total 200 responden.

Hasil jajak pendapat juga menyebutkan bahwa penambahan kursi tersebut dinilai tak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR (73 persen).
"Penambahan kursi DPR juga dicitrakan tidak mempermudah komunikasi rakyat dengan anggota DPR," kata Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio.
"Ada 80 persen responden yang menyatakan demikian," sambungnya.

Adapun jajak pendapat tersebut dilakukan kepada 200 responden di Jabodetabek melalui sambungan telepon pada 27 dan 28 Mei 2017. Responden dipilih acak dari data responden internal yang dimiliki KedaiKOPI.
Tingkat pendidikan responden adalah lulusan S1 81 Persen, lulusan D3 12 persen, lulusan S2 6 persen dan lulusan S3 2 persen. Semua responden berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. *

STORY HIGHLIGHTS
* Kaltara mendapatkan jatah tiga kursi sesuai dengan jumlah kursi minimum dalam satu daerah pemilihan
* Sedangkan empat daerah lainnya mendapatkan jatah dua kursi, yakni Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Papua, dan Lampung
* Sementara daerah yang akan mendapatkan alokasi satu kursi tambahan, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)

Editor: Lodie_Tombeg
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help