TribunManado/

Dilema Petani Cap Tikus Sulut

Revisi Perda Miras Dinilai Belum Berpihak ke Petani Cap Tikus

Terkait nasib para petani, Kumaat menyebut DPRD tentu juga memperjuangkan nasib ribuan petani cap tikus di Sulut.

Revisi Perda Miras Dinilai Belum Berpihak ke Petani Cap Tikus
Tribun Manado/Finneke Wolajan
Petani cap tikus memproduksi minuman yang disuling dari nira enau di Tomohon, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Tribun Manado, Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Revisi Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol hingga kini belum jelas arahnya ke mana. Teddy Kumaat, Ketua Badan Legislasi DPRD Sulut mengatakan revisi Perda Miras masih menunggu hasil pembahasan RUU Miras di DPR RI.

"Masih belum. Menunggu hasil pembahasan tentang larangan minuman beralkohol di DPR RI. Kami menunggu ini, agar nanti Perda Miras di Sulut tak bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Undang-undang," ujarnya Jumat (12/5).

Terkait nasib para petani, Kumaat menyebut DPRD tentu juga memperjuangkan nasib ribuan petani cap tikus di Sulut. Seperti poin yang tertuang dalam Perda Miras yakni melegalkan cap tikus ini.

"Tentu dalam perda ini, ada upaya dari kami untuk melindungi petani cap tikus, sembari memberi solusi penyalahgunaan miras yang menyebabkan terganggunya kamtibmas di Sulut. Dalam perda ini kami berupaya melegalkan cap tikus agar mudah diakomodir. Tapi itu, kami masih menunggu putusan di atas dalam proses merevisi Perda Miras ini," ujarnya.

Perda Miras ini merupakan produk hukum karya Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulut periode 2009-2014 yang tengah direvisi anggota DPRD Sulut periode 2014-2019. Semenjak disahkan perda ini dinilai tak mampu menjerat para pelanggarnya. Baik pabrik, penjual maupun konsumen dari minuman beralkohol. Sehingga perda itu pun dianggap mubazir dan tidak menjawab permasalahan.

Conny Lapasi, juru bicara Asosiasi Petani Cap Tikus menilai Perda Miras ini belum memberi solusi bagi petani cap tikus. Dalam perda tersebut, cap tikus hanya bisa dijual ke pabrik dan tak boleh dijual langsung ke masyarakat.

"Selama hasil produksi belum bisa diserap pabrik miras, sulit cap tikus tidak beredar di masyarakat. Dalam setahun produksi cap tikus bisa mencapai 500 ribu ton. Sementara yang bisa diserap pabrik hanya sekitar 100 ribu ton atau 20 persen saja. Sisanya 80 persen beredar di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, cap tikus itu produksinya makin lama makin banyak seiring penduduk selaku konsumen bertambah. Kalau memang mau ditindak tegas, kata dia, penjara bakal dipenuhi penjual cap tikus yang kebanyakan mengelola warung kelontong. Karena produksi para petani yang tak diserap pabrik.

"Kalau mau penerapan perda memberi solusi, pemerintah harus menyiapkan jalan bagi petani memasarkan produknya agar hasil bisa terserap. Saya pernah sampaikan waktu rapat di Kementerian Perdagangan, pemerintah harus menari cara untuk ekspor cap tikus ke luar negeri. Jadi bahan baku," jelasnya.

Tiga kepala daerah yakni Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu, Bupati Minahasa Jantje W Sajow dan Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap pada 2 Maret 2016 lalu mendapat undangan dari Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum. Dalam pernyataan ketiganya, mereka dengan tegas menyatakan perjuangan untuk petani cap tikus. Dalam dengar pendapat tersebut, mereka mengusulkan agar RUU ini tetap memerhatikan nasib petani cap tikus di Sulawesi Utara.

Penulis: Finneke_Wolajan
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help