TribunManado/

Dilema Petani Cap Tikus Sulut

Akademisi: Atur Jumlah Produksi Cap Tikus

Miras yang beredar di masyarakat banyak produksi luar negeri, yang bebas masuk di Sulut.

Akademisi: Atur Jumlah Produksi Cap Tikus
Tribun Manado/Finneke Wolajan
Petani cap tikus memproduksi minuman yang disuling dari nira enau di Tomohon, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Tribun Manado, Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Akademisi Fakultas Ilmu Pendidikan Unima, Dr Meiske Liando, S.Pd, M.Pd mengatakan kasus kriminal yang selama ini terjadi bukan hanya karena cap tikus sebagaimana anggapan publik selama ini. Miras yang beredar di masyarakat banyak produksi luar negeri, yang bebas masuk di Sulut.

"Tapi yang selama ini seolah-olah hanya cap tikus penyebabnya. Bukan produksi cap tikus yang diberhentikan, tetapi masyarakat yang menyalahgunakan miras itu yang ditindak. Baik penjualnya ataupun konsumennya. Kalau sepeda masuk got, bukan sepedanya yang disalahkan, tapi pengendaranya," ujarnya Senin (15/5).

Wakil Dewan Pendidikan Kota Manado ini berkata petani cap tikus di Sulawesi Utara saat ini memang sedang dilematis. Produksi terancam punah karena adanya program pemerintah yang memberantas miras. Bagaimana tidak, hasil produksi cap tikus jelas-jelas sangat membantu perekonomian masyarakat dahulu, sekarang dan nanti.

"Petani cap tikus Sulut berharap pemerintah benar-benar merancang Perda Miras Sulut yang melindungi usaha produksi cap tikus. Bagaimana pun cap tikus termasuk kearifan lokal atau budaya Minahasa. Ini juga merupakan aset daerah yang pantas dijaga, dilindungi dan dipertahankan," ujarnya.

Saat ini tinggal menunggu kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah produksi agar tidak berlebihan sehingga tidak disalah gunakan oleh masyarakat. Demikian kata Pengurus Asosiasi Tradisi Lisan Sulut ini.

"Pemerintah juga berkewajiban membina petani cap tikus untuk bisa mengonversi cap tikus menjadi alkohol praktis yang bisa digunakan oleh tim medis dan lainnya. Sembari kita menunggu proses yang sedang berjalan," ujarnya.

Revisi Perda Miras memang sebaiknya menunggu RUU soal miras menjadi Undang-undang. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Jika perda dikebut, dibahas sekarang, lalu kemudian bertentangan dengan Undang-undang, maka perda tersebut sulit untuk diimplementasikan.

"Namun demikian hal-hal yang perlu diperhatikan DPRD Sulut dalam penyusunan perda adalah melindungi petani cap tikus. Perda itu mestinya mengurus bagaimana agar cap tikus itu tak disalahgunakan . Produksi cap tikus itu tak boleh dilarang, tetapi yang perlu diatur adalah penyalahgunaannya," tutur Liando.

Lebih lanjut, Wakil Direktur Kajian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah GAMKI Sulut ini, proses produksi dari petani sampai penjualnya perlu dikawal. Tidak boleh diperjual belikan secara bebas. Jika produksinya diatur dengan baik maka akan menguntungkan petani.

"Para penyalur harus mengantongi izin dan akan diberikan jika patuh kepada aturan. Terutama kepada siapa saja cap tikus itu diperjual belikan. Perda itu sebaiknya murni mengatur produksi cap tikus. Sanski penyalahgunaannya diserahkan sepenuhnya pada hukum pidana," ungkap Liando.

"Yang disalahkan dan ditindak adalah oknum yang menyalahgunakan miras itu. Cap tikus itu bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tapi simbol kearifan lokal yang perlu dijaga yang dilestarikan," ucapnya lagi menandaskan. (finneke wolajan)

Penulis: Finneke_Wolajan
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help