TribunManado/

Setnov Dukung Pembubaran HTI, Tapi Fadli Zon Minta Tinjau Ulang

Fadli menilai langkah yang dilakukan pemerintah kurang tepat, sebab tidak melalui prosedur serta pengkajian secara mendalam.

Setnov Dukung Pembubaran HTI, Tapi Fadli Zon Minta Tinjau Ulang
Ferdinand Waskita
Wakil Ketua DPR Fadli Zon 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI< Setya Novanto mengatakan, pembubaran HTI lebih cepat lebih baik. Namun Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah meninjau ulang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal itu dikatakan Fahri usai bertemu perwakilan HTI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

"Saya sebagai wakil rakyat akan meneruskan aspirasi HTI, agar pemerintah untuk meninjau kembali dan mencabut kebijakan membubarkan organisasi tersebut," kata Fadli.

Fadli menilai langkah yang dilakukan pemerintah kurang tepat, sebab tidak melalui prosedur serta pengkajian secara mendalam.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan pemerintah seharusnya melakukan proses teguran serta surat peringatan. Kemudian, dugaan anti Pancasila juga diuji di pengadilan.

"Tidak kemudian melalui suatu pendapat atau rumor, harus diuji di pengadilan. Misalnya ormas ini anti-Pancasila digugat, diuji di pengadilan. Jadi Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan ngawur dalam melakukan pembubaran sebuah ormas," kata Fadli.

Fadli mengingatkan pengikut HTI yang cukup besar berdampak adanya kegaduhan di Indonesia.

Dampak tersebut, kata Fadli, tidak baik bagi ekonomi.

"Jadi pemerintah jangan mencari-cari masalah yang tidak ada, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang ada," kata Fadli.

Fadli mengatakan HTI telah menunjukkan bukti-bukti sebagai ormas yang mengikuti prosedur undang-undang. HTI juga mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) di Kesbangpol pada tahun 2002.

Kemudian, diakui status badan hukum di Kemenkumhan tahun 2014.

"Jadi secara organisasi HTI ini adalah organisasi yang sudah lama dan diakui di dalam Indonesia. Tuduhan anti Pancasila juga sudah disampaikan, bahwa mereka dalam AD/RT sudah mencantumkan soal Pancasila dan UUD 45," kata Fadli.

Fadli akan menunggu tambahan dokumen untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah.

"Dalam hal ini adalah Menkopolhukam, Mendagri dan instansi terkait lainnya," kata Fadli.

Editor: Ribut_Raharja
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help