TribunManado/

Tak Ingin Jadi Masalah, KPU Kotamobagu Melakukan Langkah Ini

Banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Tak Ingin Jadi Masalah, KPU Kotamobagu Melakukan Langkah Ini
IST
Ilustrasi daftar pemilih. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Akurasi data pemilih menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemutakhiran data pun terus dilakukan.

"Tahun 2016 kita sudah menuntaskan program pemutakhiran data pemilih (mutarlih) berkelanjutan tahap I dan II. Sekarang kita akan menuntaskan mutarlih tahun 2017."

Demikian Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu, nyatakan melalui rilis yang diterima Tribun Manado, Kamis (4/5/2017).

Menurut Asep pada mutarlih kali ini ditekankan pada data agregat kependudukan yang disusun oleh pemerintah.

"Kita akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu," ujar Asep.

Mutarlih Berkelanjutan itu sendiri didasarkan pada Surat KPU RI Nomor: 176/KPU/IV/2016 tertanggal 6 April 2016.

Surat tersebut tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dasar lainnya adalah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 193/3778/SJ, Nomor: 6/KB/KPU/TAHUN 2016 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

"Tujuan dari program ini untuk memelihara data pemilih dan memperoleh data pemilih yang benar-benar komprehensif, akurat dan mutakhir.

"Jadi meski tidak melaksanakan kegiatan data pemilih bisa terus dimutakhirkan," Asep menjelaskan.

Menurut dia, mutarlih sangat penting karena memang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilih. Dari pengalaman beberapa pemilih daftar pemilih selalu menjadi masalah.

Banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

"Karena itu dipelaksanaan Pilwako Kotamobagu atau Pilkada Serentak 2018 mendatang diharapkan tidak ada lagi pemilih yang tercecer dalam DPT.

"Tidak ada lagi pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (NKK). Yang penting lagi pemilih harus memiliki KPT Elektronik," dia menandaskan. HANDHIKA DAWANGI

Penulis: Handhika Dawangi
Editor: Edi_Sukasah
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help