TribunManado/

Jaksa Kawal Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bolmut

Fungsi kejaksaan selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai jaksa penuntut umum (JPU) juga bertindak sebagai pengacara negara.

Jaksa Kawal Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bolmut
tribun manado/warstef abisada
Bupati Bolmut Depri Pontoh meneken kerja sama di bidang hukum antara Pemkab Bolmut dan Kejari Bolmut, Kamis (20/4/2017) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOROKO - Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) akan mendapat pengawasan dari kejaksaan.

Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bolmut Andi Suharlis, Kamis (20/4/2017), menandatangani piagam kerja sama di bidang hukum.

Penandatanganan ini merupakan rakaian Sosialisasi Hukum tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang di Auditorium Kantor Bupati Bolmut.

Depri mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk menegakkan supremasi hukum pada pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Selain itu, memperbaiki kinerja perangkat desa menuju tata pemerintahan bersih dan berwibahwa.

"Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya jika terjadi permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah daerah khususnya, Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,'' kata Depri.

Menurut dia, pemerintah daerah bisa berkonsultasi kepada kejaksaan terkait proses pembagunan. Termasuk, Depri mengatakan, pemerintah perlu mencegah penyalahgunaan dana desa.

Satu di antara cara antisipasinya adalah meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan.

"Dengan adanya sosialisasi intens dalam pengelolaan dana desa, maka kepala desa (sangadi) dan perangkatnya akan memahami pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, peraturan menteri, peraturan pemerintah dan undang-undang, sehingga penyimpangan dan kesalahan dalam penggunaan anggaran tidak akan terjadi,'' tuturnya.

Depri berharap, Kejari Boroko melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dapat terus membimbing dan membantu serta saling bersinergi dengan perangkat daerah.

Satu di antaranya dengan perangkat desa guna memperlancar realisasi dan serapan anggaran pemerintah yang menentukan perkembangan ekonomi daerah.

"Aparatur di daerah harus taat dan sadar hukum. Manfaatkan akses informasi yang ada untuk membangun unit kerjanya secara nyata. Jadi, tidak ada yang perlu ditakuti jika kita memahami dan menaati secara sadar hukum yang berlaku di NKRI,'' kata dia.

Kepala Kejari Bolmut Andi Suharlis, mengatakan perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah daerah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dia menjelaskan, fungsi kejaksaan selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai jaksa penuntut umum (JPU) juga bertindak sebagai pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus atas nama negara atau pemerintah.

Kehadiran kejari menurutnya, untuk menjadi mitra Pemerintah Daerah, bekerja sama dalam konteks yang positif untuk membangun daerah, dimana masing-masing memiliki amanah untuk dijaga dan dilaksanakan dengan baik. (war)

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Edi_Sukasah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help