TribunManado/

Hibah Pilwako Secepatnya Ditransfer ke Rekening KPU

"Dananya sudah disiapkan Pemkot Kotamobagu. Bahkan secepatnya akan ditransfer ke rekening KPU."

Hibah Pilwako Secepatnya Ditransfer ke Rekening KPU
ASEP SABAR/KPU KOTAMOBAGU
Sekretaris Daerah Kotamobagu Tahlis Galang beraudiensi dengan empat komisioner KPU Kotamobagu, Senin (1/8/2016). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu kembali melakukan konsultasi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terkait dana hibah pelaksanaan Pilkada Serentak atau Pilwako Tahun 2018, Selasa (21/3/2017).

Ketua KPU Kotamobagu Nayodo Koerniawan datang bersama empat komisioner lainnya, Nova Tamon, Asep Sabar, Aditya Tegela, Iwan Manoppo. Bahkan ia juga memboyong Sekretaris KPU Kotamobagu Frans TA Manoppo dan beberapa kepala sub bagian.

"Dananya sudah disiapkan Pemkot Kotamobagu. Bahkan secepatnya akan ditransfer ke rekening KPU," tegas Nayodo melalui rilis yang diterima Tribun Manado.

KPU berterima kasih karena Pemkot Kotamobagu sudah merespon semua yang sudah diusulkan oleh KPU Kotamobagu.

"Alhamdulillah prosesnya pun tidak rumit, tidak seperti di daerah lain. Bahkan lancar-lancar saja sebagaimana yang kami harapkan," kata dia.

Mengenai penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nayodo memastikan akan dilakukan antara pertengahan April atau awal Mei mendatang.

"Kami dengan pihak Pemkot yang dipimpin Sekkot sudah sepakat waktu tersebut. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa."

Hanya saja, masih kata Nayodo, pihaknya belum bisa menggunakan anggaran tersebut sampai ada keputusan KPU RI terkait tahapan Pilkada Serentak 2018.

"Meski sudah ditandatangani NPHD-nya tapi kalau tahapan belum dimulai, kami tetap tidak bisa gunakan anggaran sebesar Rp15 miliar tersebut," kata Nayodo.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Kotamobagu, Frans Manoppo sempat menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan anggaran di KPU kepada Kadis Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kotamobagu, Rio Lombone.

Menurut dia, model pengelolaan dan penggunaan anggaran yang digunakan KPU berbeda dengan di pemerintahan.

"Di KPU mengenal istilah multiyears atau penggunaan serta pengelolaan anggaran di dua tahun anggaran kalau di pemerintahan, khususnya untuk pelaksanaan pemilihan. Model seperti ini yang membedakan KPU dengan pengelolaan keuangan di pemerintahan," kata Frans.

Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Tahlis Galang, menjelaskan KPU menganut model pengelolaan keuangan yang khusus karena berlaku di dua tahun anggaran.

"Tak hanya itu model pemeriksaan yang berlaku di KPU juga berbeda dengan di pemerintahan. Jadi kita yang memberi dana hibah harus memahami semua aturan yang berlaku di KPU," kata dia. (*)

Editor: Edi_Sukasah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help