TribunManado/

Djainuddin: Penandatangan Perjanjian Kerja tak bisa Diwakili

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menandatangani perjanjian kerja

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN-Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menandatangani perjanjian kerja, pada Rabu (22/3) pekan depan.

Asisten III setda Boltim, Djainuddin Mokoginta mengatakan pemda Boltim hampir menuntaskan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).

"Setiap kepala satuan kerja akan membacakan IKU dihadapan Bupati. Usai itu, akan dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerja," katanya pada Sabtu (18/3).

Dia pun meminta kepala satuan kerja agar mempelajari dokumen IKU tersebut agar tak bingung ditanya.

"Kepala satuan kerja telah diperintahkan memahami visi misi bupati. Mereka harus tahu indikator dan besaran anggaran penopang indikator tersebut. Kami akan lakukan gladi resik pada Selasa nanti, jangan ada yang tak mampu," bebernya.

Dia melarang kepala satuan kerja melakukan perjalanan dinas pada pekan depan. "Penandatangan perjanjian kerja tak bisa diwakili, tak boleh ada yang tugas luar," ucapnya.

Adanya IKU tersebut, maka kinerja setiap PNS dan satuan kerja akan terukur.  Tingginya serapan anggaran, belum tentu kinerjanya baik.

"Adanya indikator, kinerja bisa dievaluasi. Anggaran bisa habis, tapi indikator kinerja belum tentu tercapai," jelasnya.

Kepala bagian organisasi dan tata laksana, Setdakab Boltim, Momeng Ambarak menambahkan IKU menjadi alat ukur kinerja bagi pimpinan terhadap bawahannya. "Bupati bisa mengevaluasi satuan kerja melalui capaian indikator tersebut," tuturnya.

IKU juga merupakan sarana untuk mengukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tak jelasnya IKU selama ini, menyebabkan LKIP Boltim hanya mencapai nilai C. "IKU dan perjanjian kerja menjadi lampiran dalam LKIP," tegasnya.

Sekda Boltim Muhammad Assagaf mengungkapkan dalam perjanjian kinerja tersebut termuat sasaran dan target yang akan dilaksanakan satuan kerja selama setahun.

"Kita tak hanya mengevaluasi hanya pada realisasi anggaran, tapi capaian indikator kinerja akan menjadi ukuran penilaian," jelasnya.

Katanya, penandatanganan perjanjian kinerja akan dilakukan secara berjenjang.

"Penandatanganan perjanjian kinerja akan dilanjutkan bawahan kepada atasan satu tingkat diatasnya," ungkapnya. (Ald)

Penulis: Aldi_Ponge
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help