TribunManado/

Argo:  Kami Tak akan Main-main terhadap Pungli

-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin usaha.

Argo:  Kami Tak akan Main-main terhadap Pungli
NET
Saber Pungli 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin usaha.

Ketua Komisi II DPRD Boltim, Argo Sumaiku mengatakan pihaknya telah mendapat laporan masyarakat terkait oknum mantan kepala bidang di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang meminta uang untuk pembuatan surat perizinan.

"Kami akan melakukan hearing mengundang oknum pejabat tersebut dan DPMPTSP untuk memberikan klarifikasi. Jika benar ada pungli, bisa dipidana. Kami tak akan main-main terhadap pungli," terangnya, pada Kamis (16/3).

Katanya, masyarakat di kecamatan Nuangan dan Motongkad mengadu telah memberikan uang ke oknum pejabat pada 2016 silam. Namun hingga saat ini, izin tersebut tak kunjung diterima.

"Kami sudah setujui pengadaan mobil operasional untuk turun ke desa untuk peningkatan PAD bukan untuk menipu masyarakat," tegasnya.

DPRD akan menelusuri dan bertindak tegas atas dugaan pungli tersebut. "Jangan sampai minat masyarakat turun untuk urus izin. Padahal harapan kita terjadi peningkatan PAD, tapi kendaraan disalahgunakan," tegasnya.

Dia meminta intansi terkait menelusi aduan tersebut dan mencatat masyarakat yang jadi korbannya. "Masyarakat dapat datang mengadu langsung kepada kami," katanya.

Dia pun menyoroti sulitnya mengurus izin untuk galian batuan ke pemerintah provinsi. Hingga saat ini terdapat sepuluh permohonan izin galian C yang belum diproses.

"Kendalanya juga, dalam RTRW hanya disebutkan Boltim kawasan tambang logam dan non logam. Galian C tak masuk," jelasnya.

Dia berharap semua instansi terkait izin agar mempermudah masyarakat dalam mengurus izin.

"Jangan membuat IMB, masyarakat bolak balik ke PU dan DPMPSTP. Ini namanya satu pintu, banyak jendela. Kalau bisa berada disatu tempat," tegasnya.

Kepala DPMPSTP Boltim, Suharto Paputungan tak menampik adanya keluhan warga terkait pungli tersebut. Peristiwa ini terjadi sebelum dirinya menjabat kepala dinas.

"Ada warga yang datang mengecek surat izinnya, tapi berkas tak pernah masuk. Padahaal sudah memberi uang," ungkapnya

Pihanyak pun akan turun ke desa-desa untuk mendata masyarakat yang jadi korban.

"Biayanya hanya sekitar Rp 100 ribu. Saya duga pungutan lebih dari itu karena alasan biaya transportasi," bebernya. (Ald)

Penulis: Aldi_Ponge
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help