Ini Solusi Bagaimana Jika Menunggak Iuran BPJS Khusus Warga Miskin

Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) kota Manado berikan solusi terhadap masyarakat ekonominya di bawah atau kurang mampu, jika menunggak pembayaran

Ini Solusi Bagaimana Jika Menunggak Iuran BPJS Khusus Warga Miskin
BPJS Kesehatan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) kota Manado berikan solusi terhadap masyarakat ekonominya di bawah atau kurang mampu, jika menunggak pembayaran nya.

"Jika kejadian ini terjadi pada masyarakat segera melaporkan ke kelurahan dan Dinas Sosial, alasan biayanya sudah tak mampu dilunasi," ujar Humas BPJS Kesehatan Manado Ivana Umboh, dalam forum diskusi bertajuk “Membangun Sinergitas Antara Penyelenggara JKU-BPJS dengan Masyarakat Pengguna Layanan” di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Manado, Rabu (8/3).

Kata dia, solusi ini hanya berlaku bagi orang yang kurang mampu. Misalnya tunggakan sudah di atas dua juta rupiah. Maka harus meminta surat dari pemerintah kelurahan untuk didaftarkan sebagai peserta Jamkesda di Dinas Sosial.

"Nantinya pemerintah daerah akan mendaftarkan sebagai peserta Jamkesda. Maka dalam bulan berjalan iuran BPJS peserta sudah ditanggulangi daerah. 

Lanjut dia ,kondisi ini sangat memungkinkan, asalkan kuota Jamkesda masih terpenuhi. Tapi iuran yang dua juta yang menjadi tunggakan akan putihkan, tetapi kami diberi keringanan.

“Iuran yang tertunggak tetap ada dan tertanggung pada peserta, hanya saja kami BPJS tetap mencarikan solusi agar tunggakan itu bisa dibayar dengan keringanan, misalnya dicicil,” kata dia.

Sejauh ini BPJS tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya perbankan, terkait bagaimana sistem bayar tunggakan dengan menyicil itu bisa dilakukan atau tidak.

 “sebab diharapkan dengan cara ini peserta yang kurang mampu yang menunggak ada keringanan dalam melunasinya,” ujar Ivana.

Diketahui forum diskusi kali ini merupakan tindak lanjut dari pembentukkan posko pengaduan layanan BPJS yang dibentuk lembaga non-pemerintah Swara Parangpuan (Swapar), pada 4 kecamatan di Kota Manado. Kegiatan itu mempertemukan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan, pemerintah kelurahan dan Dinas Kesehatan Kota Manado.

Hasil pemetaan masalah terkait BPJS yang dilakukan di empat posko, menurut Mohammad Abbas dari  Swara Parampuan, banyak hal dikeluhkan masyarakat. Antara lain pasien dipulangkan paksa karena sudah dirawat inap selama 3 hari, obat yang ditanggung BPJS kosong, ruang rawat tidak sesuai dengan hak peserta, berapa batas yang ditanggung BPJS untuk biaya pengobatan, siapa yang bertanggungjawab terkait ketersediaan ruangan di rumah sakit hingga masyarakat tidak mampu membayar tunggakan BPJS sementara harus berobat.

“Maka selama ini pengaduan tentang BPJS Kota Manado muncul dari empat posko pengaduan layanan yang dibentuk.

Diharapkan ini nantinya akan dijadikan wadah yang dapat menjembatani persoalan layanan JKN-BPJS di tingkatan masyarakat paling bawah dan pemerintah Kota Manado segera membentuk posko-posko pengaduan di Kelurahan-kelurahan lainnya,” ujar Muhammad Abas.(Ven)

Penulis: Vendi Lera
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help