DPRD Mitra Dengan Warga Airmadidi Bawah dan Pihak Perusahaan

Hearing ini digelar sebagai tindaklanjut terhadap aspirasi dari masyarakat Airmadidi Bawah bersama LSM terkait masalah kerusakan jalan

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - DPRD Minahasa Utara (Minut) komisi II dan Komisi III menggelar hearing belum lama ini. Hearing ini digelar sebagai tindaklanjut terhadap aspirasi dari masyarakat Airmadidi Bawah bersama LSM terkait masalah kerusakan jalan akibat sering dilalui oleh mobil besar dan sejumlah kendaraan berat lainnya milik Perusahaan Nindia Karya Bumi Karsa.

Stendi Rondonuwu selaku komisi II anggota DPRD Minut, mengatakan yang menjadi tuntutan masyarakat adalah pihak perusahaan harus memperbaiki jalan yang rusak akibat sering dilalui oleh kendaraan besar serta alat berat milik perusahaan yang dimaksud.

"Hearing berlangsung cukup lama karena sering dilakukan skors untuk melakukan lobi antara pihak perusahaan dan perwakilan warga akhirnya dengan disaksikan oleh DPRD Minut dihasilkan sejumlah poin kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan," jelas dia.

Lanjut dia, pihak perusahaan berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak, kemudian enam puluh hari sebelum proyek berakhir pihak perusahaan akan kembali memperbaiki jika ada jalan yang rusak.

Poin selanjutnya yaitu pihak perusahaan akan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar seperti pengadaan titik lampu, MCK, pembagian masker, serta beberapa poin lain yang telah tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rondonuwu menjelaskan bahwa dengan dasar keputusan tersebut maka DPRD Minut bersama LSM akan mengawal apa yang menjadi hasil keputusan tersebut.

Terpisah Noris Tirajoh koordinator LSM Gerakan Peduli Minut di dampingi Ketua LSM Mapatu Stenly Lengkong saat diminta tanggapannya terkait hearing pada saat itu mengatakan bahwa hal ini adalah solusi dan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh pihaknya agar masyarakat Kampung Buton dan pihak perusahaan NKBK dapat menemui solusi.

"Permasalahan ini sudah berlarut-larut bahkan sudah sekitar delapan bulan tanpa ada penyelesaian. Oleh karena telah melibatkan instansi terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker}, dan melalui hearing ini pula terungkap ternyata Disnaker Minut sama sekali tidak terlibat dalam hal ini," kata dia.

Lanjut Noris, dari komitmen yang telah dibangun, telah mengacu pada kesepakatan-kesepakatan awal. Hanya saja yang dipertegas saat itu adalah untuk poin terakhir yaitu keterlibatan oknum TNI, dimana untuk kedepan agar ditiadakan.

Jika memang kehadiran oknum TNI dengan alasan untuk mengamankan aset perusahaan di dalam lingkungan perusahaan menurut Tirajoh sah-sah saja, tetapi jika menyangkut persoalan publik apalagi menyangkut fasilitas masyarakat maka selaku LSM pihaknya menolak atribut militer tersebut.(fer)

Penulis: Ferdinand_Ranti
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help