BPS Diminta Perbarui Data Kemiskinan di Bolsel

"Data tingkat kemiskinan di Bolsel sesuai catatan BPS sebanyak 14 persen. Sementara pendataan interen oleh Pemkab tidak sesuai."

BPS Diminta Perbarui Data Kemiskinan di Bolsel
Net
Foto Ilustrasi 

Wartawan Tribun Manado, Felix Tendeken

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengupdate kembali data kemiskinan di Kabupaten tersebut.

Dirinya melihat banyak perbedaan pendataan dari instansi terkait dan internal Pemerintahan Bolsel.

"Data tingkat kemiskinan di Bolsel sesuai catatan BPS sebanyak 14 persen. Sementara pendataan interen oleh Pemkab tidak sesuai dengan data mereka, atau tidak sesuai fakta di lapangan,"kata Kamaru, Senin (19/12) diruang kerjanya.

Menurut dia saat ini angka kemiskinan di Bolsel sudah berada dibawah angka 14 persen. Dimana saat ini perubahan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Apalagi banyak program Operasi Daerah Berantas Kemiskinan (ODSK), yang sangat membantu menurunkan angka kemiskinan tersebut.

"Kami sudah bertemu dengan pihak BPS dan mereka janji akan segera mengupdate datanya,"jelas Kamaru.

Menurut dia data - data akurat sangat penting bagi mereka. Mengingat untuk melakukan tindakan harus berdasarkan data. Sehingga dapat melihat berkurang atau tidaknya angka kemiskinan daerah tersebut.

"Datanya adalah alat pendukung dalam evaluasi setiap program,"kata Kamaru.

Menurut dia jika data disusun dengan baik maka program yang dibuat akan sukses pula.

Karena jika hanya berdasarkan perkiraan atau meraba - raba maka sangat berisiko untuk gagal atau menambah masalah baru.

"Tidak jarang kegagalan tersebut harus dibayar mahal,"kata Kamaru sedikit menyentil.

Dirinya berharap agar ketersediaan data statistik yang berkualitas benar - benar dijaga oleh BPS. Sebab bagi seorang pejabat untuk mengambil langkah dan keputusan harus berdasarkan data pasti.

Sebab jika gagal maka akan menambah kekuatiran dan kesulitan di dalam kehidupan bermasyarakat.

"Ingat BPS adalah satu - satunya lembaga resmi yang dipercayakan oleh pemerintah. Semua sesuai Undang - Undang statistik nomor 16 tahun 1997,"tukas Kamaru. (lix)

Penulis: Felix Tendeken
Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help