Tajuk Tamu

Melihat Eksistensi Uang Logam Kabupaten Kepulauan di Sulut

UANG rupiah merupakan alat pembayaran yang dilakukan masyarakat untuk bertransaksi di Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI).

Melihat Eksistensi Uang Logam Kabupaten Kepulauan di Sulut
NET
Ilustrasi 

Anita Apena
Mahasiswa Ekonomi Unima (GenBI Sulut)

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - UANG rupiah merupakan alat pembayaran yang dilakukan masyarakat untuk bertransaksi di Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI). Dalam uang rupiah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan jenis kertas dan logam, untuk menentukan pecahaannya. Di antara dua jenis tersebut logam dicetak untuk nominal yang paling rendah. Mulai Rp 1 sampai dengan Rp 1.000, sedangkan uang kertas saat ini di nominal terendahnya Rp 1.000 sampai dengan Rp 100.000.

Uang logam diedarkan BI dengan harapan masa edarnya lebih lama di bandingkan dengan kertas, namun demikian saat ini dibeberapa daerah masyarakat sudah tidak mau lagi menggunakan uang logam.

Seperti salah satu kabupaten kepulauan di Sulut. Sebagian masyarakat di kabupaten di kepulauan tersebut dalam bertransaksi jual beli barang tidak lagi menggunakan uang logam. Dengan demikian uang logam di kabupaten kepulauan tersebut sudah tidak lagi berharga.

Berbagai alasan mengemukakan penyebab uang logam tak lagi digunakan di daerah tersebut di antaranya, para pemilik usaha tidak menerima jika ada pembeli yang menggunakan uang logam. Jika menggunakan uang logam, biasanya oleh pemilik usaha langsung ditolak, sehingga karena prilaku tersebut lambat-laun uang logam tak digunakan lagi untuk berbelanja di warung atau toko.

Selain itu, ada sebagian berpendapat uang logam, didaerah tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak lama, sehingga yang digunakan hanya uang kertas saja. Dengan demikian hanya uang kertas yang digunakan dalam bertransaksi.

Padahal berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan Rupiah wajib dipergunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Dengan demikian masyarakat di Talaud pun wajib menggunakan uang kertas dan logam. Sehingga adanya anggapan masyarakat hanya uang kertas yang berlaku adalah salah.Sebab sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur tentang tidak adanya penggunaan uang logam.

Padahal jika uang logam sudah tidak digunakan lagi dalam bertransaksi dampak yang ditimbulkannya cukup besar bagi perekonomian, antara lain inflasi di daerah tersebut menjadi lebih tinggi. Misalnya seseorang membeli supermie harganya Rp 2.500, namun karena uang logam Rp 500 tidak digunakan maka akan membayar Rp 3.000. Oleh karena itu, hal ini harus di antisipasi dengan baik oleh semua pihak.

Hal ini karena harga naik bukan karena faktor produksi saja yang mahal,tapi karena masyarakatnya menganggap uang logam sudah tak berlaku lagi.

Untuk itu pemahaman pentingnya uang logam harus sama dengan uang kertas, sehingga uang logam berlaku di mana saja. Apa yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan melakukan sosialisasi kegunaan uang logam sama dengan uang kertas dan menyiapkan kas keliling bisa mengubah mindset masyarakat untuk bisa menggunakan uang logam cukup tepat. Sebab masyarakat bisa menukar ke BI ataupun ke bank yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.

Dengan demikian intinya perbankan akan siap menerima berapapun uang logam yang nantinya akan ditukarkan ke bank, karena semua jenis uang rupiah yang dikeluarkan oleh BI berlaku sama di seluruh NKRI untuk melaksanakan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan uang rupiah.

Oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi bukannya hanya mengenai penggunaan uang rupiah saja tetapi sanksi yang di berikan jika tidak mematuhi peraturan yang ada berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2005 tentang kwajiban penggunaan uang rupiah di NKRI. Untuk itu bagi setiap orang yang tidak menggunakan dan atau menolak menerima uang rupiah (Uang kertas dan uang logam) untuk transaksi pembayaran di wilayah NKRI di kenakan hukuman pidana kurungan dan pidana denda.

Untuk melakukan sosialisasi tersebut di butuhkan juga kerja sama dari BI, dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat, sehingga kedepannya masyarakat sudah dapat bertransaksi lagi dengan uang logam. Dengan demikian masyarakat dapat menghargai dan menggunakan uang rupiah, baik logam maupun kertas sebagaimana mestinya karena salah satu simbol kedaulatan NKRI.

Editor: Rine Araro
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved