Anggota DPRD Minut Belajar Serap Anggaran ke DPRD Boltim

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara melakukan studi banding ke DPRD Boltim terkait besaran biaya perjalanan dinas para wakil rakyat

Anggota DPRD Minut Belajar Serap Anggaran ke DPRD Boltim
Aldi Ponge/Tribun Manado
Pelantikan Anggota DPRD Boltim masa bakti 2014-2019, Senin (15/9/2014). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara melakukan studi banding ke DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terkait besaran biaya perjalanan dinas para wakil rakyat tersebut.

Sekretaris Komisi C DPRD Minut, Moses Corneles dalam rapat mengatakan, dia bersama tujuh rekannya ingin belajar terkait peraturan bupati yang mengatur besaran biaya perjalanan dinas, biaya tranportasi, uang harian, biaya penginapan dan uang representasi dewan.
"Kami dalam melakukan perjalanan dinas ke Boltim ini tak dibayarkan uang representasi. Untuk biaya transfortasi, kami ini three in one, tiga orang dihitung satu," ungkapnya dalam rapat.

Dia pun tertarik dengan biaya penginapan hotel DPRD Boltim di Jakarta yang mencapai Rp 5 juta. Sebab di DPRD Minut hanya Rp 2 juta."Kami minta studi disini. Kami berharap bisa mendapat pelajaran berharga bagi kami dalam menata dapur kami di Minut. Mudah-mudahan satu pemahaman," bebernya.

Sayangnya, para anggota DPRD Boltim enggan menyampaikan besaran biaya perjalanan dinas mereka dihadapan para wakil rakyat Minut karena ruang rapat paripurna dihadiri para jurnalis.

"Apa yang diminta saya akan bagikan di kantin, karena tak tidak enak dipaparkan disini. Mereka menilai bahwa pertemuan kita hanya pembicaraan hal-hal yang sebenarnya tak perlu," kata Ketua Komisi I DPRD Boltim, Sofyan Alhabsy.

Sofyan mengakui tahun lalu, biaya perjalanan dinas DPRD Boltim sangat rendah. Bahkan ada perbedaan yang besar dalam biaya perjalanan antara pimpinan dan anggota DPRD Boltim. Namun setelah mereka belajar di Bekasi akhirnya biaya perjalanan dinas mereka naik tahun ini.
"Hampir-hampir makan di emperan, kita pada 2015, capek. Masuk kantor juga hanya karena beban moral kepada masyarakat. Kami belajar di Bekasi, mereka gunakan PP 37 dan PP 24 yang menyebutkan anggota dewan pada golongan klas A," ungkapnya.

Senada dengannya pun, anggota DPRD Minut Moses Corneles pun berharap pembahasan tak dilanjutkan dalam ruang paripurna tersebut. "Kadang kala teman dari media cetak dan media elektronik punya pemahaman yang lain. Kadang kala punya presepsi berbeda dengan kesejateraan kita. Jadi kita bicara saja di tempat makan saja," bebernya.

Aktivis Anti Korupsi Boltim, Ismail Mokodompit saat diminta tanggapan menyayangkan sikap kedua DPRD yang seolah menyalahkan media massa dalam mengontrol rapat tersebut.
"Mereka harusnya sadar bahwa mereka digaji dengan uang rakyat dan media yang menyebarluaskan hak masyarakat mendapatkan informasi," kata dia.

Katanya wajar saja pembahasan dipindahkan agar borok para wakil rakyat tak terkuak ke masyarakat. Dia menilai DPRD Boltim paling rajin melakukan perjalanan dinas keluar daerah bahkan dilakukan secara berjemaah.

"Boltim saja informasinya di triwulan satu sudah menghabiskan hampir Rp 2 miliar. Mereka ini paling rajin melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Sayangnya belum ada satu pun perda yang mereka hasilkan tahun ini," tegasnya.
Informasi yang dihimpun Tribun Manado, biaya perjalanan dinas DPRD Boltim mencapai Rp 5 miliar. Jumlah ini biasanya bertambah saat APBD Perubahan.

Sesuai peraturan Bupati tahun 2016 tentang perjalanan dinas. Jika keluar propinsi Sulawesi Utara maka setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan uang harian antara Rp 1,3 juta hingga Rp 1,6 juta untuk ke 33 propinsi, uang penginapan antara Rp 1 juta hingga Rp 5,7 juta, biaya taksi antara Rp 50 ribu hingga Rp 400 ribu. Jumlah ini untuk setiap anggota dewan per hari. Itu belum termasuk biaya tiket pesawat.(ald).

Penulis: Aldi_Ponge
Editor: Aswin_Lumintang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help