Pengelola BP Batam Harus Profesional

Pemerintah didesak untuk tidak mengingari janji yakni dengan menempatkan anggota Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pengelola BP Batam Harus Profesional
Tribun Pekanbaru/Melvinas Priananda
Petugas bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berpatroli saat aktivitas bandara lumpuh selama tiga jam akibat pekatnya kabut asap, Kamis (20/6/2013). Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang melanda wilayah Riau menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 750 meter sehingga sejumlah penerbangan terpaksa ditunda dan dialihkan.

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk tidak mengingari janji yakni dengan menempatkan anggota Badan Pengusahaan (BP) Batam dari kalangan profesional dan terlepas dari tokoh politik. Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengapresiasi langkah pemerintah untuk merestrukturisasi pengelolaan kawasan Batam.

Namun, "Pengelola BP Batam yang dipilih haruslah sosok yang mengerti dan tahu mengenai seluk beluk kawasan ekonomi," kata Enny, Minggu (27/3). Kriteria ini, menurutnya cukup penting lantaran investor membutuhkan orang-orang yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan persoalan di bidang usaha. Perubahan badan otoritas yang mengelola Batam juga diharapkan tidak memicu kegaduhan. Oleh karena itu, sosialisasi kepada pelaku usaha yang ada di Batam sangat dibutuhkan.

Anggota BP Batam terpilih nantinya harus bergerak cepat. Struktur organisasi dari BP Batam juga diharapkan tidak terlalu berubah banyak sehingga cepat dilakukan penyesuaian. Bagi Enny, skema pengembangan Batam dalam bentuk Free Trade Zone (FTZ) tidak ada persoalan. Sejatinya, kata dia, yang dibutuhkan hanyalah penyederhanaan kewenangan yang selama ini terlalu panjang dan tumpang tindih. Menurut Enny, rencana perubahan wilayah Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) justru akan membawa Batam kembali ke titik nol lagi.

Pasalnya, dari delapan KEK yang ada saat ini masih belum ada contoh suksesnya. Peneliti Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) Edy Burmansa menambahkan, persoalan utama yang menjadi perhatian bagi investor adalah kepastian kebijakan pemerintah. "Kalau lembaga yang menggantikan BP Batam diisi oleh PNS biasa, investor tidak memiliki kepercayaan," kata Edy. Catatan saja, pemerintah akan segera mengumumkan nama-nama calon pejabat yang akan duduk di BP Batam.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan yang juga anggota Dewan Kawasan Batam ini mengaku, kini pemerintah telah mengantongi nama-nama calon yang akan duduk di BP Batam. Sayangnya Ferry enggan merinci nama-nama calon yang dimaksud. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Dewan Kawasan Batam agar anggota BP Batam seluruhnya dari kalangan profesional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menegaskan, bila anggota BP Batam bukan dari kalangan profesional, ia khawatir badan ini tak akan berjalan sesuai harapan dan riskan dipolitisasi. Alhasil, upaya pemerintah untuk mengubah status Batam dari FTZ menajdi KEK akan sia-sia belaka. *

Editor: Lodie_Tombeg
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help