Kawasan Hutan Lindung Mangrove di Boltim Sudah Dicaplok Warga

Kawasan hutan lindung mangrove di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sudah menjadi hak milik warga.

Kawasan Hutan Lindung Mangrove di Boltim Sudah Dicaplok Warga
TRIBUNMANADO/ALDI PONGE
Bibit mangrove yang ditanam di pantai antara Kotabuan Paret tampak mulai tumbuh 

Laporan wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN -Kawasan hutan lindung mangrove di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sudah menjadi hak milik warga.

Informasi yang dihimpun Tribun Manado, kawasan mangrove antara Desa Kotabunan dan Paret sudah menjadi hak milik sejumlah warga. Padahal kawasan tersebut termasuk dalam hutan yang dilindungi pemerintah.

"Memang benar ada sebagian yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan. Namun itu terjadi sebelum penetapan kawasan hutan lindung," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Boltim, Sonny Waroka, pada Jumat (11/3)

Pihaknya sudah melakukan pendekatan kepada warga pemilik lahan sekitar hutan mangrove tersebut agar tak merusak kawasan tersebut. Sebab ada sanksi pidana bagi pengrusakan mangrove. "Kawasan hutan lindung mangrove Boltim hanya diantara Kotabunan-Paret," bebernya.

Dia menambahkan tahun ini pihaknya akan berkerjasama dengan TNI untuk melakukan penanaman pohon di jalur Moaat-Atoga. "Kita akan kerjasama dengan dua Koramil di Boltim. Tinggal menunggu bibit pohon dari Balai Pengelola DAS Tondano," bebernya.

Pemda sendiri tahun ini akan membagikan bibit pala sebanyak 25 ribu dan bibit cengkeh sebanyak 20 ribu. "Semua perkebunan di Boltim berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Pala dan cengkeh memiliki manfaat ganda," terangnya.

Tak hanya itu, pemda akan melakukan pengadaan bibit pohon mahoni, cempaka, Nantu yang akan dibagikan ke masyarakat untuk ditanam. "Untuk pala dan cengkeh diberikan kepada kelompok yang sudah mengajukan permohonan dan telah diverifikasi. Kalau bibit pohon bisa siapa saja ambil, asal ditanam," ungkapnya.

Untuk menjaga hutan Boltim, pihaknya hanya memiliki 25 tenaga polisi kehutanan yang terdiri enam PNS dan 19 tenaga honorer. "Kendaraan hanya satu mobil dan lima sepeda motor. Kita kekurangan tenaga dan fasilitas. Namun pengawasan tetap dimaksimalkan," tegasnya.

Penulis: Aldi_Ponge
Editor: Rine Araro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved