TribunManado/

Inilah Tujuh Seruan Semarang dari ISKA

'Kontribusi Cendekiawan Dalam Proses Kaderisasi Kepemimpinan Nasional' dihadiri perwakilan ISKA seluruh Indonesia.

Inilah Tujuh Seruan Semarang dari ISKA
IST/DOK.TRIBUNMANADO
Rapimnas ISKA di Semarang keluarkan 7 Seruan Semarang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SEMARANG - Mengingat tingkat kegagalan pelaksanaan otonomi daerah sebanyak 61%, pentingnya kaderisasi dalam mencari pemimpin baru bangsa dan negara, masa depan negara dan kebangkitan bangsa serta sekaligus menghapus politik uang dalam pilkada serentak, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di hari terakhir Rapimnas mengeluarkan 7 (tujuh) Seruan Semarang yang ditandantangani oleh Ketum Presidium ISKA Muliawan Margadana dan Sekjen Johanes Joko, Semarang, Minggu (31/5/2015).

Rapimnas dengan thema 'Kontribusi Cendekiawan Dalam Proses Kaderisasi Kepemimpinan Nasional' berlangsung sejak 29 – 31 Mei 2015 di Semarang serta dihadiri perwakilan ISKA seluruh Indonesia. ISKA menyerukan bahwa:

1. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak adalah pilihan sulit terbaik yang harus diambil demi perbaikan proses demokrasi Indonesia. Dukungan penuh pemerintah, peran serta masyarakat dan berbagai elemen bangsa –termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri), adalah syarat mutlak terselenggaranya Pilkada yang sukses, demokratis, bersih, transparan, aman, dan damai.

2. Pilkada serentak tahun 2015 dan yang akan datang hendaknya dijadikan tonggak dan awal dari segala tahapan kaderisasi pemimpin nasional dan daerah dalam mengawal bangsa dan negara menghadapi tantangan zaman.

3. Mendorong rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak yang diselenggarakan dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Oleh karenanya, ISKA mendorong sepenuhnya gerakan yang muncul dari masyarakat yang bertujuan menghapus politik uang, menjunjung tinggi kejujuran, melaksanakan pilkada yang damai dan bermartabat demi masa depan bangsa.

4. Meminta seluruh bangsa Indonesia ikut aktif dalam mencegah terbentuknya dinasti penguasa daerah (lokal) ataupun terbangunnya budaya “raja kecil” di daerah dan tanpa bermaksud mengurangi hak asasi seseorang dalam berpolitik, dengan mendorong rakyat untuk tidak mendukung calon yang memiliki hubungan keluarga baik jauh ataupun dekat, dengan penguasa sebelumnya.

5. Meminta seluruh KPU Pusat dan KUP Daerah untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa harus melakukan politisasi tugas yang telah diberikan negara dan bangsa.

6. Untuk mencapai pelaksanaan pilkada serentak yang ideal, diperlukan pembenahan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif; reformasi birokrasi menyeluruh, dan sinergi maksimal pusat – daerah dengan cara salah satunya menghapus rivalitas negatif antara teknokrat versus politisi, perlu diredakan dan dihilangkan demi perbaikan program ekonomi nasional. Output janji-janji Jokowi menjadi tolok-ukur berhasilnya pembangunan – dan tak boleh berhenti pada konsep.

7. Pemerintah perlu merevitalisasi momentum kepercayaan publik untuk mempercepat gerak pembangunan ekonomi nasional . Program ekonomi perlu diprioritaskan seturut target kesejahteraan nasional. Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kall wajib menjawab janji-janji politik Nawacita, yang sejauh ini, implementasinya tak secepat harapan masyarakat. (putut prabantoro)

Ikuti berita-berita terbaru di tribunmanado.co.id yang senantiasa menyajikan secara lengkap berita-berita nasional, olah raga maupun berita-berita Manado terkini.

Editor: Robertus_Rimawan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help