Transaksi Non Tunai Lebih Akuntable

Pemerintah daerah yang melakukan transaksi seperti belanja pegawai maupun yang lainnya dilakukan non tunai akan memeroleh banyak manfaat.

Transaksi Non Tunai Lebih Akuntable
NET
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribun Manado Herviansyah

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO-Pemerintah daerah yang melakukan transaksi seperti belanja pegawai maupun yang lainnya dilakukan non tunai akan memeroleh banyak manfaat. Sebab dengan non tunai setiap transaksi tercatat dengan baik.

"Pemerintah daerah yang menggunakan transaksi non tunai seluruh transaksi transparan, sehingga lebih akuntable," ujar Kepala Grup Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Farida Perangin Angin dalam Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Daerah Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Gedung BI Sulut, Rabu (18/3/2015).

Menurutnya sudah banyak contoh dar pemerintahan yang melakukan transaksi non tunai. Dia mencontohkan seperti pengelolaan perparkiran di Jalan Sabang yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Jika sebelum menggunakan non tunai penghasilan per harinya hanya Rp 600 ribu. Namun setelah dikelola menggunakan non tunai melonjak menjadi Rp 10 juta.

Namun demikian untuk merubah masyarakat dari tunai ke non tunai memang tidak mudah, namun demikian pemerintah harus berupaya untuk mengubah ke non tunai, karena memiliki banyak manfaat.

Sedangkan menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut Luctor Tapiheru mengungkapkan peredaran uang kartal di Indonesia mencapai Rp 400 triliun.

Dari jumlah tersebut BI berkewajiban menyebarkannya sampai ke pelosok negeri, termasuk daerah perbatasan, seperti di Kabupaten Kepulauan.

Untuk melakukan pemeliharaannya uang kartal tersebut, BI harus mengeluarkan Rp 3 triliun untuk melakukan pencetakan baru. "Untuk itu BI mengharapkan transaksi non tunai dapat lebih ditingkatkan," ungkapnya.

Sedangkan untuk di Sulut per bulannya mencapai Rp 200-300 miliar BI harus mengeluarkaan uang baru untuk mencukupi kebutuhan masyakarat. Sedangkan untuk ung yang masuk juga tidak jauh berbeda.

Untuk itu pemerintah daerah di Sulut diharapkan bisa mengubah transaksi dari tunai menjadi non Tunai.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten III Pemprov Sulut Christian Talumepa, Anggota DPRD Sulut, Kepala dinas dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Sulut.

Dalam kegiatan tersebut juga dipresentasekan branchless banking dari sejumlah bank seperti Mandiri, BRI, BCA dan BNI.

Penulis: Herviansyah
Editor: Rine Araro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help