TribunManado/

Sekwan Bitung: Enam Ketua Fraksi ke Jakarta Pakai Uang Pribadi

Enam dari tujuh ketua fraksi di DPRD Bitung berangkat ke luar daerah untuk melakukan rapat konsultasi.

Sekwan Bitung: Enam Ketua Fraksi ke Jakarta Pakai Uang Pribadi
NET

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Enam dari tujuh ketua fraksi di DPRD Bitung berangkat ke luar daerah untuk melakukan rapat konsultasi.

"Konsultasi kali ini dilakukan oleh enam pimpinan fraksi di DPRD Bitung minus Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani. Keenam pimpinan fraksi itu yakni Ketua Fraksi PKP Indonesia Nabsar Badoa, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Robby Lahamendu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Frangky Julianto, Ketua Fraksi Partai Nasdem Alexander Wenas, Ketua Fraksi Gerindra Yuliawati Dewi Suawa dan Ketua Fraksi Golkar Erwin Wurangian," ujar sumber resmi dari Sekretariat DPRD Bitung Minggu (31/8/2014).

Lanjut sumber yang meminta namanya dirahasiakan ini, keberangkatan para pimpinan fraksi tersebut dijadwalkan akan bertolak pada Senin awal pekan depan atau awal Bulan September 2014. "Mereka akan konsultasi ke Kemendagri RI selama beberapa hari kedepan," tutupnya.

Sekretaris DPRD Bitung, Yoke Senduk menjelaskan keberangkatan keenam pimpinan fraksi atas kehendak dan inisiatif para pimpinan fraksi.

"Sebetulnya hanya saya sebagai Sekwan yang berangkat melakukan konsultasi tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata tertib DPRD, tetapi mereka juga ingin ikut tetapi menggunakan biaya sendiri, tanpa surat tugas dan SPPD. Saya menilai itu hal yang positif karena dewan yang baru ini betul-betul ingin lebih banyak mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tugas mereka," beber Senduk, Minggu (31/8/2014).

Keberangkatan enam pimpinan fraksi di DPRD Bitung Senin (1/9/2014) menuai sorotan dari LSM pegiat antikorupsi. "Keberangkatan mereka tanpa surat tugas dan tidak menggunakan dana dari APBD Bitung itu, justru lebih menimbulkan tanda tanya. Kami justru sangat mencurigai kalau keberangkatan mereka tidak menggunakan SPPD. Biar pun mereka memiliki uang pribadi kami tidak percaya jika perjalanan mereka tanpa menggunakan dana APBD," ujar Ketua Lembaga Anti Korupsi (LAKI) Kota Bitung, Jootje Dotulong.

Dia mendesak agar sekretaris DPRD Bitung dibawah kepemimpinan Yoke Senduk untuk  transparan agar hal ini jangan menjadi persoalan di kemudian hari ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK maupun aparat terkait. (crz)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help