Dualisme Unsrit Tomohon Bikin Mahasiswa tak Nyaman

Mahasiswa Universitas Sari Putra Tomohon (Unsrit) sejak pekan lalu terusik, karena tak bisa lagi melakukan kuliah.

Dualisme Unsrit Tomohon Bikin Mahasiswa tak Nyaman
NET
Logo Unsrit

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Mahasiswa Universitas Sari Putra Tomohon (Unsrit) sejak pekan lalu terusik, karena tak bisa lagi melakukan kuliah seperti biasanya. Mereka menggelar aksi demonstrasi, sebagai bentuk protes terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 28 November 2013, yang mengakibatkan terjadinya dualisme organ pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Dharma Bakti Indonesia.

Sebelum munculnya Akta Nomor 11, pengelolaan Unsrit oleh organ pembina, pengurus, dan pengawas yayasan sesuai Akta Nomor 32 tanggal 28 September 2013 berjalan sangat baik, ditunjukkan dengan kemajuan luar biasa di Unsrit.

"'Kehadiran mereka yang di luar Akta Nomor 32 tertanggal 26 September 2013 kami tolak, sebab mereka yang mengatasnamakan di luar akta 32 belum berkekuatan hukum tetap,"' kata Ficlerdein Guslaw, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unsrit, Sabtu (5/7) saat konferensi pers di kantor rektorat.

Sesuai penetapan Pengadilan Negeri Tonando Nomor 13, organ Yayasan Dharma Bakti Indonesia memang telah diganti, yakni dari akta Nomor 32 yang bersifat umum ke akta Nomor 11 yang bersifat keagamaan. Namun, meski sudah ditetapkan oleh pengadilan, keputusan tersebut dinilai belum berkekuatan hukum tetap, sebab dari pemohon (akta 32) masih melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dan hingga kini belum diputus.

"Jadi, dari mahasiswa berharap kepada pihak yang berkepentingan dalam masalah ini untuk menunggu hingga proses hukum selesai, dengan adanya keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Jangan mengganggu kenyamanan kuliah, dengan mengambil alih pengelolaan Unsrit oleh organ yayasa yang baru, sebab itu sangat merugikan kami," katanya.

Guslaw saat ini tercatat sebagai mahasiswa Unsrit dari Fakultas Teknik Sipil, dia menegaskan siap mendukung organ yayasan manapun, asalkan sah secara hukum. "Jadi, untuk saat ini kami tetap mendukung pengelolaan yayasan oleh akta Nomor 32, karena itu yang memang sah secara hukum,' tegasnya.

Bertje Nelwal, Kuasa Hukum Organ Pengurus Yayasan sesuai Akta Nomor 32 menjelaskan, masalah yang menimpa Yayasan Dharma Bakti memang bukan soal pemilikan, tapi penggantian organ yayasan yang dinilai improsedural.

"Jadi, ini yang sedang kami uji, karena dinilai akta nomor 11 tak sesuai aturan, makanya dari pihak akta 32 melakukan gugatan. Dan saat ini masih berproses di Mahkamah Agung, belum diputus siapa yang menang. Makanya untuk saat ini pengelolaan yayasan masih tetap dilakukan oleh organ sesuai akta 32, karena itu yang sah sepanjang belum ada putusan tetap dari Mahkamah Agung,'' tuturnya.
Dijelaskan Bertje, pihaknya siap untuk menyerahkan pengelolaan yayasan ke organ sesuai akta nomor 11, jika memang sudah ada putusan tetap dari Mahkamah Agung, baik ap, kop surat, hingga asset yang dimiliki.

`'Jika sudah ada putusan tetap Mahkamah Agung, maka semua asset diserahkan kepada mereka. Tidak boleh seperti saat ini, terkesan organ pengurus sesuai akta nomor 11 memaksakan diri dengan melakukan penyerobotan untuk menguasai yayasan dan asetnya,'' tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia sesuai Akta Nomor 11  Sri Tarju  Harini sudah melantik Pjs Rektor Unsrit atas nama Romi Junior Mongdong, dan yang bersangkutan menyatakan siap menjalankan tugasnya. Dilantiknya Mongdong menyebabkan terjadi dualisme kepemimpinan Unsrit juga, sebab yayasan yang dipimpin Kie Nio Runtuwene sesuai akta nomor 32 juga melantik rektor definitif atas nama Rootje Rumende. *
 

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved