• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 1 Oktober 2014
Tribun Manado

DPRD DKI : Perjalanan Dinas Tidak untuk Kampanye

Senin, 3 Maret 2014 19:17 WITA

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjamin, anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum 2014 tidak akan menggunakan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 22,6 miliar untuk berkampanye.

Menurut Mangara, mereka tidak akan bisa menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi karena terhalang oleh sistem yang diterapkan. Mangara mengatakan hal itu untuk menanggapi rilis yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), yang mengkhawatirkan terjadinya penyelewengan dana perjalanan dinas.

“Penggunaan anggaran menggunakan sistem at cost. Dijamin, tidak ada biaya perjalanan dinas yang dapat menambah penghasilan mereka (anggota DPRD). Karena dalam sistem ini, biaya yang dikeluarkan harus riil dengan bukti-buktinya yang lengkap, misalnya berapa biaya makan, transportasi dan hotel," kata Mangara saat dihubungi, Senin (3/3/2014).

Mangara menjelaskan, pada setiap tahun penggunaan anggaran dalam APBD secara efektif baru akan dapat direalisasikan setelah April. Menurut Mangara, penggunaan anggaran di DPRD pada masa-masa awal, biasanya digunakan untuk kepentingan Badan Legislasi Daerah (Balegda), yang membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Perda) usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saat ini, belum ada Perda yang akan dibahas dalam waktu dekat ini. Artinya, anggaran tersebut tidak akan terpakai sama sekali, karena tidak ada pembahasan Perda," kata Mangara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi menjelaskan, jumlah anggaran sebesar Rp 22,6 miliar itu terdiri dari dua poin, yakni perjalanan dinas dalam dan luar kota. Perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp 20.581.271.000 dan perjalanan dinas luar kota sebesar Rp 2.039.235.000.

Uchok mengatakan, seharusnya Kementerian Dalam Negeri tidak meloloskan anggaran tersebut. Dalam catatan pada DPRD DKI, Kemendagri hanya mengimbau supaya memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas itu dengan substansi kebijakannya.

"Seharusnya, perjalanan dinas dipotong saja sampai 70 persen untuk penghematan. Banyak program yang bisa produktif jika dana itu dialihkan ke sana," ujarnya.

Terlebih lagi, kata dia, tahun 2014 ini merupakan tahun politik di mana rentan terjadi penyelewengan anggaran oleh para politisi. Jangan sampai yang terjadi bukanlah perjalanan dinas, melainkan aksi kampanye.

"Bisa saja, seolah-olah anggota dewan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan dinas, tetapi ternyata perjalanan dinas hanya untuk ketemu konstituen atau rangka kampanye terselubung, berkunjung ke dapil dengan memakai perjalanan dinas DPRD," ujarnya.

Editor: Robertus_Rimawan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
724823 articles 8 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas