Selasa, 23 Desember 2014
Tribun Manado

Bersama Mendukung Terbentuknya DOB yang Bertanggungjawab di Sulut

Minggu, 24 November 2013 22:43 WITA

Bersama Mendukung Terbentuknya DOB yang Bertanggungjawab di Sulut
istimewa
Paula Sinjal SH MH

Bersama Mendukung Terbentuknya DOB yang Bertanggungjawab di Sulut 

Paula Sinjal SH MH

(Anggota Komisi II DPR RI asal Sulut)

HINGAR bingar pembentukan Daerah Otonomi Baru masih saja menggelora hampir di setiap daerah, hal ini tidak terlepas dari keinginan warga masyarakat yang menginginkan terwujudnya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Sesuatu hal yang wajar ketika pelayanan pemerintah belum mampu dirasakan oleh seluruh warga masyarakat di suatu daerah.

Begitu juga yang dialami oleh sebagian warga masyarakat di Sulawesi Utara yang menginginkan adanya pemekaran wilayah. Seperti kita ketahui, Provinsi Sulawesi Utara pada awal tahun 2013 telah mengusulkan 9 daerah otonomi baru dengan perincian 2 calon daerah provinsi baru dan 6 calon daerah kabupaten/kota.

Dari kesembilan usulan tersebut sudah mendapat sambutan yang baik dari pihak DPR RI sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengkajian atas kelaikan calon DOB. Sudah ada 4 calon DOB yang sudah mendapatkan perhatian sehingga sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI untk selanjutnya dapat disahkan oleh Presiden untuk menjadi Daerah Otonomi Baru.

Terkait dengan pengesahan sebuah Daerah Otonomi Baru peran dan fungsi DPR RI merupakan kunci dari terwujudnya sebuah usulan DOB, dan untuk itu keberhasilan dari 4 wilayah DOB yakni 1 DOB Provinsi Bolmong Raya dan 3 DOB Kota Tahuna, Kota Langowan dan Kabupaten Talaud Selatan tidak terlepas dari sumbangsih dari berbagai elemen masyarakat yang konsen dalam proses pemekaran ini.

Untuk itu saya berharap agar masing-masing elemen harus bahu membahu berjuang untuk segera mewujudkan Daerah Otonomi Baru ini dengan bertanggungjawab dan jangan asal mengeluarkan statemen yang membuat semangat ini menjadi kendur.

Menanggapi komentar salah satu Anggota DPD-RI dari Sulawesi Utara Dra Ny Sientje Sondakh-Mandey di salah satu media yang menyatakan bahwa "Berkaitan dengan pemekaran wilayah, apabila tidak melalui DPD RI, nantinya akan cacat hukum. Artinya, daerah otonom baru tidak bakalan terealisasi,"

Saya tegaskan bahwa fungsi dan kewenangan DPD-RI sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 Pasal 223 ayat (1) dinyatakan bahwa : a. pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan; d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Sekali lagi saya berharap agar kita sama-sama berjuang saling bahu-membahu dan jangan ada perasaan bahwa dirinya yang paling berjasa dalam proses terwujudnya DOB di Sulawesi Utara ini. (*)

Editor: Fernando_Lumowa

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas