• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 1 September 2014
Tribun Manado

BKDD Boltim Usulkan Perubahan Formasi CPNS

Senin, 19 Agustus 2013 20:43 WITA

Laporan Wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN-Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) mengajukan permohonan perubahan fomasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) ke kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenPAN-RB)

Kepala BKDD Boltim, Reefon Melsij Alung saat ini pihaknya sedang menggajukan permohonan perubahan
formasi CPNS. Hal ini untuk mengakomodir pelamar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dalam formasi sebelumnya hanya mengakomodir lulusan strata satu (S1).

"Kita sedang menunggu balasan dari Kemenpan terkait permohonan kita agar penerimaan CPNS tahun ini mengakomodir lulusan SMK," ujar Alung kepada Tribun Manado, pada Senin (19/8)

Katanya, perubahan tersebut sangat dimungkinkan oleh aturan sesuai dengan kebutuhan daerah. Apalagi bisa menimbulkan rangsangan peningkatan pendapatan asli daerah.

"Jangan dianggap pemerintah daerah tidak mau mengakomodir sumber daya yang ada. Kita tetap akan berusaha, semoga formasi untuk SMK bisa disetujui Kemenpan," jelas Alung.

Dia mengungkapkan sebanyak 20 formasi untuk lulusan SMK yang diajukan ke pemerintah pusat. Formasi tersebut untuk mengisi beberapa posisi seperti akuntansi, otomotif, perkantoran dan pertanian.

"Secara otomatis ada perubahan formasi. Jika sebelumnya formasi guru mencapai 55 persen maka dikurangi menjadi 40 persen, tenaga medis dari 35 persen menjadi 30 persen, tenaga teknis 10 persen menjadi 30 persen," ungkap Alung.

Selain itu, formasi yang akan diajukan adalah petugas pengujian kendaraan (KIR) di Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi. "Penerimaan direncanakan sesuai rakor (rapat koordinasi) beberapa waktu lalu, pada akhir Agustus atau awal September. Kita tinggal menunggu penjadwalan dari Kemenpan," kata Alung.

Pihaknya sudah menyiapkan dana untuk menopang proses peneriman CPNS tersebut. Alung mengungkapkan dalam proses penerimaan pihaknya akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tersebut untuk menghindari terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme. "Pemda menyiapkan dana melalui APBD untuk menopang penerimaan. Walaupun biaya percetakan naskah soal disiapkan pemerintah pusat," jelas Alung.

Alung mengatakan kebutuhan akan PNS Boltim masih cukup banyak sekitar 1500 orang dari 3 ribu PNS yang dibutuhkan. Tahun ini pemerintah pusat setelah mengkaji analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 243 formasi. "Saat ini Boltim baru memiliki 1654 PNS," kata Alung. (ald)

Penulis: Aldi_Ponge
Editor: Andrew_Pattymahu
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
420314 articles 8 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas