Sabtu, 23 Mei 2015

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Jumat, 16 Agustus 2013 11:14

Banyak masyarakat yang kurang memahami tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah, apalagi para stakeholder pemangku kepentingan yang sering memaksakan suatu peraturan daerah untuk dibuat serta ditetapkan tanpa melalui tahapan pembentukan yang sesungguhnya. Padahal suatu peraturan daerah tersebut tidak merupakan suatu urgensi bagi masyarakat, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut hanya berdasarkan mimpi semalam keesokan harinya langsung diusulkan untuk menjadi sebuah peraturan daerah. Karena banyak peraturan daerah saat ini hanya menjadi objek dari segelintir pejabat pemerintah daerah atau wakil rakyat yang ada di DPRD untuk dijadikan ajang studi banding atau kepentingan politik semata, sehingga terkesan tidak tertib dalam hal pembentukan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pengundangan.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah berada pada urutan paling bawah sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah apakah sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah:

1.Perencanaan. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi. Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada: a.Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b.Rencana pembangunan daerah; c.Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d.Aspirasi masyarakat daerah. Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a.akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yang terdiri atas: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

2. Penyusunan. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademis. (Pasal  33 ayat (3).

Halaman12
Editor: Andrew_Pattymahu
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas