MBH Berkibar Selama 9 Tahun

Laporan wartawan Tribun Manado Christian Wayongkere

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Manado Beach Hotel (MBH) sempat mengalami masa kejayaan selama sembilan tahun sejak diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 11 September 1991. Selama periode itu MBH berkibar sebagai satu-satunya hotel berbintang empat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Tidak sedikit petinggi negara ini yang pernah menginap di hotel yang terletak di bibir pantai yang indah di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa tersebut. Para menteri kabinet pada masa itu selalu menginap di MBH. Megawati Soekarnoputri yang di kemudian hari menjabat wakil presiden dan Presiden RI juga pernah menginap di MBH.

Kenangan manis tentang MBH dikisahkan  Didit Satria Irawan yang pada saat itu bertindak sebagai koordinator Manajemen MBH. "MBH merupakan satu di antara 10 mega proyek yang dibangun di Sulut dekade tahun 1990-an termasuk RSU Kandow Malalayang, Pelabuhan Peti Kemas Bitung, Pabrik Gula di Gorontalo serta bandara yang mau di pindah ke Tanangwako," kata Didit kepada Tribun Manado,  Senin (5/8). 

Didit ditemui di ruang kerjanya saat ini,  Swiss-Belhotel Maleosan Manado.
Menurut Didit, MBH dibangun pemerintah pada saat itu sebagai bagian dari upaya mengembangkan pariwisata di Bumi Nyiur Melambai.

"Kawasan tersebut dalam masterplan akan dijadikan cikal bakal tumbuhnya sektor pariwisata di Sulut. Dalam area seluas 180 hektare pemerintah membagi 8 titik untuk pembangunan pariwisata," kata. Diakuinya, jika kawasan itu terwujud dengan baik akan menyaingi Nusa Dua Bali karena semua hotel akan terkonsentrasi di sana mulai dari Tombatu, Tambala hingga Tanawangko.

"Pasca diresmikan pada tanggal 11 September 1991 hotel tersebut mengalami masa jaya hingga tahun 1999. Setelah itu operasionalnya mulai terpuruk alias kolaps," kata Didit.  Pada masa awal hotel yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar ini mempekerjakan 362 karyawan. Saat krisis mendera MBH awal tahun 2000 karyawan tinggal 160 orang.

"Posisi terakhir saya sebagai manajemen koordinator semua karyawan. Manajemennya dari Hotel Indonesia Grup. Sekitar 90 persen karyawan adalah orang Manado,  tidak pekerja asing," jelasnya.

Diakuinya, ketika didera krisis tingkat hunian hotel berbintang empat menurun drastis sehingga manajemen tidak bisa membayar listrik, gaji karyawan dan lainnya.
"Masa paling kritis awal tahun 2000,  karyawan sempat tujuh  bulan tidak gaji. Waktu itu stress luar biasa. Sebagai koordinator  yang mengelola hotel, saya selalu didemo oleh taman-teman padahal nasib kita sama," urainya.

Menurut Didit, sempat muncul niat karyawan MBH pada saat itu untuk mengambil aset hotel. "Selain aksi demo sempat ada niat para karyawan untuk mengambil aset hotel berupa barang-barang dalam kamar. Itu sudah dikeluarkan namun tidak sampai dijual atau dibawa pulang karena saya bicara dengan mereka agar  jangan melakukan hal itu," demikian Didit.

Seperti diwartakan kemarin, aset Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Sulut yakni  Manado Beach Hotel   yang lama terbengkalai akan dikembangkan lagi.  Setelah lama bernegosiasi, kini sudah ada titik terang untuk pengembangan aset bernilai ratusan miliar itu. Negosiasi sejak lama dilakukan Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulut. Menurut mantan Kepala Biro Ekonomi Adry Menengkey,  sudah ada investor yang berminat mengelola MBH. "Nantinya  dibangun fasilitas baru di sana," ucapnya kepada Tribun Manado, Minggu (4/8).

Menurut Manengkey,  dalam negosiasi tersebut  Pemprov Sulut tak akan melepas hak sebagai pemilik aset. Investor akan diberi hak kelola. Dalam negosiasi itu, jelas dia, pemprov mendapat 20 persen dari keuntungan yang disetor ke kas daerah per tahun. Manengkey menyebut perusahaan Semesta Maju Jaya sebagai pihak yang sudah berminat mengelola MBH.

"Tetap akan dibangun tapi pemerintah tidak kehilangan aset, jadi kerja sama akan diberikan hak kelola kepada investor. Aset MBH tetap milik pemerintah,  milik masyarakat Sulut. Setiap tahun ada keuntungan dari sana menjadi sumber PAD pemerintah provinsi. Pengelola tidak dirugikan," ujarnya.

Bentuk kerja sama seperti ini,  kata Menengkey,  sudah terbukti keberhasilannya. Dia memberi contoh pengelolaan aset Pemprov Sulut di Jakarta yakni Aero Hotel. Aset tetap menjadi milik Pemprov, keuntungan yang dihasilkan pengelola Aero Hotel disetorkan tiap tahun ke kas daerah.

Sumber: Tribun Manado cetak