• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 Juli 2014
Tribun Manado
Home » Opini

Pemberantasan Kemiskinan Sulut Rapuh

Kamis, 1 Agustus 2013 11:49 WITA
Pemberantasan Kemiskinan Sulut Rapuh
istimewa
Hendrik Kawilarang Luntungan

Hendrik Kawilarang Luntungan
Wakil Sekjen DPP Perindo

DATA Badan Pusat Statistik Maret 2013 menunjukkan angka kemiskinan di tujuh provinsi tercatat meningkat. Yakni: Sumatera Barat naik 0,14 persen, Sumatera Selatan naik 0,76 persen, Banten 0,03 persen, Bali 0,02 persen, Kalimantan Barat naik 0,38 persen, Sulawesi Utara 0,24 persen, Gorontalo 0,29 persen serta Papua 0,47 persen. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta ketujuh gubernur daerah itu segera turun ke bawah melakukan langkah-langkah konkret. Memantau apakah bantuan pemerintah sudah tepat diberikan. Apalagi kini ditambah beban inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. Angka kemiskinan pasti naik lebih tajam. Rakyat miskin adalah kelompok paling rentan terkena imbas kebijakan ekonomi. Apapun.

Fakta tersebut membuktikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan berjalan lamban. Terlebih jika mengacu pada data rasio ini yang cukup tinggi, 0,41, merefleksikan betapa kesenjangan kaya dan miskin masih tinggi. Ini tamparan keras bagi pemerintah daerah dan pemimpinnya. Sudah saatnya mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan yang terbukti tak mampu memberi ketahanan ekonomi bagi masyarakat bawah. Wagub Sulut Djouhari Kansil mengaku kecewa dengan lemahnya koordinasi penanggulangan kemiskinan. Sebagai ketua penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara, ia mengaku kurang mendapat respon dari jajaran pemerintahan daerah. Bahkan seringkali undangan untuk hadir, oleh para wakil kepala daerah seringkali diabaikan dengan berbagai alasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Sulawesi Utara, program pemberantasan kemiskinan jalan sendiri-sendiri. Ini adalah masalah kepemimpinan, masalah koordinasi dan keteladanan.

Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, BPS Sulut mencatat angka kemiskinan menurun. Namun per Maret 2013 hingga sekarang, angka kemiskinan tiba-tiba meningkat. Bahkan tertinggi secara nasional. Tentu ada yang salah dalam program selama ini. Belum lagi bila kita mempersoalkan batas garis kemiskinan. Pemerintah menggunakan batas kemiskinan Maret 2013 dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Rp 271.626. Itu setara Rp 1,086 juta per keluarga dengan dua anak. Besaran ini jauh di bawah upah minimum.

Itulah sebabnya, pemerintah sebaiknya menaikkan batas garis kemiskinan agar lebih riil dan mencerminkan kondisi sesungguhnya. Angka kemiskinan 11,37 persen saat ini boleh jadi kenyataannya jauh lebih tinggi lagi. Terlebih lagi dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak pascakenaikan harga BBM, diprediksi angka kemiskinan bakal meningkat. Pemerintah jangan cepat puas bahwa seolah-olah penduduk miskin berkurang, padahal standar garis kemiskinan yang digunakan sangat rendah. Ingat bahwa kelompok penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (near poor) sangat rentan menjadi miskin, bahkan mungkin sebagian besar sudah layak disebut miskin. Artinya, data kemiskinan yang ada saat ini bersifat semu. Kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas batas garis kemiskinan pun menjadi semu.

Penduduk miskin, meski bukan sebagai indikator makro yang bisa mengguncang APBN, parameter ini menjadi ukuran apakah sebuah pemerintahan serius memperhatikan kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk miskin menjadi cermin ke mana negara berpihak. Dengan otiritas yang ada, lewat APBN, mestinya banyak program yang bisa diciptakan untuk mengurangi penduduk miskin.

Naiknya harga BBM, pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program keluarga harapan, beasiswa dan bantuan beras bagi rakyat miskin (raskin). BLSM tak lebih dari sekadar "permen politik". Dana dari bantuan program itu sama sekali tidak mencukupi bagi kebutuhan rakyat miskin, mengingat biaya hidup yang luar biasa tinggi saat ini. Pemerintah harus lebih kreatif menciptakan program untuk rakyat miskin. Belanja birokrasi harus dipangkas. Semua itu harus dialihkan untuk dana program pemberdayaan rakyat miskin, membangun infrastruktur di perdesaan, serta mengembangkan dan memberi bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Data Dewan Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan sebagian besar warga Sulut mengalami defisit energi protein.

Dalam konteks ini, kita saat ini telah banyak disodori fakta bahwa penanggulangan kemiskinan sudah tidak tepat lagi untuk memberikan bantuan-bantuan yang bersifat charity, seperti BLSM dan lain-lain. Penanggulangan kemiskinan dalam paradigma baru adalah dengan mengandalkan modal sosial (social capital) yang ada di masyarakat. Pada saat ini modal sosial masyarakat Indonesia telah mengalami banyak kemerosotan. Rasa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling percaya yang dulu pernah tumbuh subur di masyarakat kita, sekarang sudah menjadi barang langka.

Jadi apa makna kekuasaan dalam pemerintahan? To get things done. Kesanggupan mengurus sesuatu. Itulah kekuasaan. Itulah power. Seseorang harus mempunyai power, mempunyai kesanggupan mengurus sesuatu. Seorang dalang berkuasa atas semua hal yang terjadi di panggung. Seorang presiden, terpilih lewat suara terbanyak, bersama kabinetnya, mengerti bahwa mereka kini menjalankan roda yang seharusnya tak melewati jalanan susah, berlubang dan penuh kerikil, agar bagian terbesar rakyatnya tak lagi hidup susah dan menderita. Seharusnya mereka mengerti.

Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari problema penanggulangan kemiskinan di Sulut ini?
Kesimpulan pertama, orang yang bekerja untuk warganya, menang. Orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, kelompoknya saja dengan berkorupsi, misalnya, kalah.

Kedua, orang yang berjuang untuk seluruh rakyat akan memperbaiki dunia. Orang yang berjuang untuk dompetnya sendiri akan menciptakan neraka kemiskinan dan kemelaratan.
Ketiga, egoisme, picikisme, sukuisme, ideologisme parpol harus dibuang.
Terlalu banyak orang yang mau memakai kekuasaannya hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk rakyat. Hanya kalau rakyat sadar bahwa dia sendiri harus menjaga nasib bangsa, kita akan selamat. Itu bukan soal kelompokisme.
Di negeri ini banyak hal yang di-simsalabim-kan.(*)

Editor: Aswin_Lumintang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas