• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribun Manado

Penyaluran DAK Tahap II Boltim Terancam Gagal

Jumat, 12 Juli 2013 00:27 WITA

Laporan wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Lambatnya penyerapan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terancam tidak disalurkannya DAK tahap II.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Muhammad Assagaf dalam memimpin rapat bersama 11 pimpinan SKPD penerima dana DAK meminta agar memaksimalkan penyerapan anggaran melalui berbagai program yang sedang dilaksanakan. "Minimal hingga tanggal 17 Juli nanti anggaran yang terserap Rp 3,4 Miliar," kata Assagaf, pada Kamis (11/7/2013).

Assagaf mengungkapkan DAK Boltim tahap I sebanyak Rp 10,6 Miliar. Sesuai ketentuan harus terealisasi 90 persen. Namun hingga 10 Juli, penyerapan anggaran baru mencapai Rp 7 Miliar atau 66 persen. "Beberapa SKPD dalam waktu dekat akan melakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan, sehingga kita akan maksimalkan," tuturnya.

Dia manambahkan semua pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum ditargetkan dalam seminggu melakukan pembayaran proyek hingga Rp 2 Miliar, Dinas Kesehatan Rp 1 Miliar. Selain itu, dinas peternakan, Dinas perindustrian, Badan Keluarga Berencana dan Badan Lingkungan hidup masing-masing Rp 200 juta. "Kita optimis ini bisa terealisasi hingga pekan depan," tegasnya.

Asisten III, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Boltim, Djainuddin Mokoginta menambahkan DAK Boltim mencapai Rp 32 Miliar. Dana tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat dalam 3 tahap. "Tahap pertama dan kedua 30 persen, sisanya tahap III," kata Djainuddin

Djainuddin menuturkan wajib bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan penggunaan anggaran hingga minimal 90 persen agar penyaluran tahap II bisa disalurkan pemerinta pusat. "Kalau tidak terealisasi maka kita akan sanksi dan DAK tahap II tidak akan teralisasi," jelas Djainuddin.

Djainuddin kuatir apabila tidak tereaslisasi penggunaan anggaran maka tak akan ada nda untuk membayar pelaksanaan proyek di akhir tahun. "Penggunaan DAK wajib dilaporkan dengan menyertakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)," katanya.

Djainuddin mengatakan sanksi tak terealisasinya penggunaan DAK adalah pengurangan anggaran. Sehingga pihaknya mempercepat pelaksanaan tender proyek. "Ada 11 SKPD di Boltim penerima DAK diharapkan memaksimalkan pelaksanaan pengerjaan proyeknya," ucapnya.

Penulis: Aldi_Ponge
Editor: Robertus_Rimawan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
371853 articles 8 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas