Rabu, 10 Juni 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Mahasiswa Corat-coret Gedung DPRD Kotamobagu

Mereka menuliskan sejumlah kalimat yang intinya menentang kenaikan BBM dan kemalasana DPRD Kotamobagu di dinding gedung itu.

Tayang:
Penulis: | Editor:
Laporan Wartawan Tribun Manado Edi Sukasah

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Sejumlah organisasi ekstra kampus dan kepemudaan di Kotamobagu yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Perubahan (AP3) gelar demonstrasi penolakan kenaiakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Rabu (19/6/2013).

Aksi tersebut tak berlangsung lama, namun meninggalkan jejak di gedung yang berada di Jalan Ahmad Yanni tersebut. Mereka menuliskan sejumlah kalimat yang intinya menentang kenaikan BBM dan kemalasana DPRD Kotamobagu di dinding gedung itu. Tulisan itu memakai cat semprot berwarna merah.

Corat-coret tembok tersebut juag menjadi ekspresi kekesalan mereka. Belasan pengunjukrasa itu mulai melakukan aksi dari STIE Setya Dharma, kemudian ke Bundaran Paris, Kampus UDK sampai akhirnya tiba di Gedung DPRD Kotamobagu hampir pukul 12.00 wita. Namun tak ada anggota Dewan yang menerima mereka.

Pengunjukrasa kemudian menyisir ruangan di Gedung Dewan itu. Namun hanya satu anggota DPRD Kotamobagu yang ada, yakni Rivai Mokodompit. Pengunjukrasa langsung corat-coret tembok. Mereka menolak untuk berbicara hanya dengan Rivai saja. Mereka kemudian kembali pulang.

Koordinator Aksi, Fajri Syamsudin mengatakan. kebijakan yang diambil oleh pemerintah menaikkan harga BBM tak rasional untuk mengurangi defisit anggaran. "Justru hanya memperbanyak kemiskinan dan menambah kekayaan pihak kapitalis," kata aktivis PMII yang biasa disapa Oji ini.

Dia mengatakan, kenaikan bukan solusi untuk menambah devisa negara. "Sudah tigakali pemerintah menaikkan harga BBM dengan instrumen kebijakan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi, ternyata tidak sesuai dengan harapan," kata dia.

Dia menambahkan, bantuan langsung santunan masyarakat (BLSM) bukan dari selisih dari kenaikan harga BBM tapi utang luar negeri sebesar Rp 18 triliun. "Jangan BLSM hanya menjadi singkatan beli langsung suara masyarakat mengingat sebentar lagi pemilu," kata dia menandaskan.     

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved