Pemkab Minsel Harus Siapkan Pengelolaan PBB

TRIBUNMANADO.CO.ID,AMURANG- Rencana diserahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Perdesaan (PP) ke daerah, membuat Minahasa Selatan harus melakukan persiapan sebelum benar-benar terealisasi pada 2014 nanti.

"Perda PBB-PP sudah selesai dibahas, dan siap untuk difungsikan, nah sekarang Pemkab harus mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunaknya," jelas Setly Kohdong ketua Komisi I DPRD Minsel, Selasa (21/5).

Perangkat keras yang dimaksud adalah fasilitas berupa gedung dan sumber daya manusia yang akan mengelola pajak tersebut nantinya.

"Sementara untuk perangkat lunak yaitu berupa IT, termasuk jaringan internet, karena kan nanti akan pakai sistem online, dan perlengkapan penunjang lainnya, kedua hal tersebut harus disediakan, supaya ketika diserahkan penuh pada 2014, Minsel sudah siap, bukan baru persiapan," jelas dia.

Nah, untuk melakukan persiapan tersebut, Pemkab harus mengusulkan anggarannya segera mungkin."Paling kurang pada Perubahan APBD 2013, atau bisa dipergeseran, sebab itu kan tidak tertata di APBD 2013," kata dia.
   
Sementara itu, Gino Rumokoy anggota DPRD lainnya mengatakan, jika bisa, Pemkab menyediakan loket khusus."Supaya masyarakat bisa mendapatkan kemudahan untuk membayar PBB nanti," ujarnya.

Selain itu, ia dan anggota DPRD lainnya, akan mengusulkan untuk dilakukan pemisahan di tubuh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA).

"Dipisahkan antara dinas Keuangan sendiri, dan Pendapatan dan Aset sendiri, supaya fokus mereka bekerja, tidak ribet," jelasnya