Sabtu, 29 November 2014
Tribun Manado

Pemkab Mitra Luruskan Hasil Audit BPK, Kerugian Negara Rp 4,9 Miliar

Rabu, 15 Mei 2013 18:02 WITA

Laporan wartawan Tribun Manado Pengasihan Susanto Amisan

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN
- Polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, perihal opini disclaimer yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), mendapatkan tanggapan dari Pemkab Mitra.

Kepala bagian humas dan protokoler Pemkab Mitra, Ezra Sengkey dalam siaran persnya yang diterima Tribun Manado, Selasa (14/5/2013) mengatakan, berdasarkan surat BPK perwakilan Provinsi Sulut No.30/S/XIX.MND/01/2013 tentang hasil pemantauan dan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, kerugian daerah yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), sebanyak 194 kasus, dengan nilai Rp 4,9 Miliar.

“Data tersebut berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah semenster I dan semester II tahun 2012 Nomor 19/LHP-Pmt/XIX.MND/II/2012 tanggal 30 November 2012,” ungkap Sengkey.

Menurut Sengkey, dari jumlah kerugian Negara tersebut, Pemkab melalui instansi terkait telah melakukan tindaklanjut dan laporan progres ke BPK. “Dari jumlah Rp 4,9 Miliar itu juga, Pemkab melalui Inspektorat telah melakukan tindaklanjut, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, yakni pembayaran kewajiban TGR. Semuanya itu dapat dilihat dalam laporan progres Pemkab Mitra ke BPK,” paparnya.

Lebih lanjut Jubir Pemkab Mitra ini mengatakan bahwa, untuk data besaran jumlah kerugian daerah yang selama ini berkembang dimasyarakat, bahkan diinformasikan lewat media massa adalah temuan yang bersifat administratif. “Memang tidak dipungkiri bahwa dalam proses laporan pertanggung jawaban keuangan ada yang salah, namun itu bersifat administratif dan perlu perbaikan. Hasil perbaikan itu sedang kami rampungkan untuk kembali dilaporkan ke BPK,” tandasnya.

Ditambahkannya, Pemkab Mitra khususnya Bupati Telly Tjanggulung (T2), memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen warga di kabupaten Mitra, yang telah merespon dan memberikan masukan serta kritik yang membangun untuk kabupaten ini.

“Komitmen pemerintah Kabupaten Mitra dalam hal pengelolaan keuangan yang baik akan terus kami jalankan sebagaimana aspirasi warga Mitra. Masukan dan kritikan dari eleman warga Mitra aka menjadi cambuk bagi kami untuk dapat terus bekerja optimal,” tutur Sengkey.

Adapun, terkait dengan beberapa item/item yang terindikasi merupakan kerugian negara, Sengkey menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena perbedaan persepsi saja terhadap pembayaran SPPD yang dibayarkan berlebihan, Pembayaran kepada pihak-pihak yang sebenarnya menurut aturan tidak boleh menerima, serta pembayaran yang dobel, yang tidak diketahui pejabat yang bersangkutan.
Penulis: Susanto_Amisan
Editor: Robertus_Rimawan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas