Tumiwa Tegur Perwakilan Fraksi di DPRD Minsel

TRIBUNMANADO.CO.ID,AMURANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boy Tumiwa menegur beberapa perwakilan partai, saat rapat Paripurna di gedung rapat Paripurna DPRD Minsel, Senin (13/5).

Awalnya rapat paripurna yang beragendakan pembahasan tingkat I Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Desa (PBB PD), Raperda Penyertaan Modal ke Bank Sulut dan PDAM berjalan seperti biasanya.

Bupati pun menyampaikan tiga Perda yang akan dibahas tersebut, serta memberikan apresiasi terhadap kinerja DPRD. Usai itu, giliran fraksi untuk menyampaikan pandangan umum.

Namun saat diberikan kesempatan, beberapa fraksi lebih memilih untuk menyerahkan langsung pandangan mereka ke ketua DPRD, nah saat hendak menyerahkan tersebut, beberapa perwakilan fraksi sudah berdiri dan hendak bersama-sama menyerahkan ke Ketua DPRD, Bupati dan Wakilnya yang berada di meja pimpinan, tapi mereka bergerak lambat, dan masih saling menunggu.

" Kalau mau serahkan, cepat sedikit jangan rupa  maengket (seperti mau menari Maengket), " tegur Boy Tumiwa kepada perwakilan fraksi tersebut. Akhirnya lantaran teguran tersebut, mereka langsung cepat bergantian menyerahkan berkas pandangan umum ke meja pimpinan.

Hanya ada satu fraksi yang membacakan pandangan umum, yaitu Peduli Damai yang dibacakan oleh Noldy Mawei."Kami menerima juga,  namun untuk pembentukan pansus kami minta agar dipisahkan," jelas dia.

Mengenai ucapannya tersebut, Boy Tumiwa mengatakan, itu teguran karena mereka terlihat tidak serius."Mereka sebenarnya harus serius, karena ini Perda yang sangat serius dan harus segera diselesaikan," jelasnya.

Ia menambahkan, tiga Ranperda sudah disampaikan,  dan akan masuk dalam pembahasan, oleh timsus  yang akan dibentuk."Sebab bulan Juni itu kita harus kirim ke Jakarta untuk dievaluasi da  ditindaklanjuti," jelasnya.

Karena jika tidak dikirimkan pada bulan Juni, maka Minsel terancam kehilangan PBB."Ya kalau tidak kirim, dan belum dievaluasi dan diberikan tanggapan oleh pusat, kita tidak bisa menarik dan mengelola PBB sendiri, makanya ini harus diseriusi," ujar dia. (Amg)