Senin, 24 November 2014
Tribun Manado

Perda SPM Kesehatan Bisa Tekan Pemerintah

Minggu, 12 Mei 2013 15:38 WITA

Laporan wartawan Tribun Manado Lucky Kawengian

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO -
Peraturan Daerah (Perda) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Minahasa yang sedang digodok oleh DPRD Minahasa saat ini dipastikan bisa memberikan tekanan pada Pemkab Minahasa untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan.

Kepala Badan Legislasi (Baleg) DPRD Minahasa, Yanny Marentek saat diwawancarai Tribun Manado, Minggu (12/5) menjelaskan, jika perda inisiatif DPRD Minahasa yang dikerjakan bersama dengan Basics CIDA Kanada ini disahkan, masyarakat yang paling diuntungkan.

Dirinya mencontohkan, penekanan dari perda ini misalnya mendesak Pemkab Minahasa untuk mengalokasikan dana dari APBD sebesar 10 persen untuk kesehatan. Menurutnya, berdasarkan data yang diperoleh, sejak 2011 sampai saat ini, alokasi dana untuk kesehatan masih jauh dari standar yang ditetapkan.

Dirinya menjelaskan, alokasi anggaran untuk kesehatan pada 2011 adalah sekitar Rp 53,75 miliar. Namun jumlah ini sudah termasuk belanja gaji pegawai sebesar Rp 26,3 miliar. Artinya alokasi anggaran kesehatan yang bisa dinikmati masyarakat hanya Rp 27,3 miliar, atau hanya lima persen dari APBD. Pada 2012 dan 2013 jauh lebih parah karena dana untuk kesehatan setelah dipotong belanja gaji pegawai hanya Rp 13,8 miliar dan 17,6 miliar atau keduanya hanya dua persen dari APBD Minahasa. Alokasi anggaran 10 persen dari APBD ini diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

"Perda SPM Kesehatan akan menjadi payung hukum untuk pelayanan kesehatan di Minahasa. Jika alokasi anggaran 10 persen untuk kesehatan telah terwujud maka bukan hanya masyarakat, para tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat bisa mendapat insentif tambahan penghasilan," ujarnya.

Anggota DPRD Minahasa lainnya, Oklen Waleleng menjelaskan, jika alokasi dana untuk kesehatan telah sesuai standar yang ditetapkan, fasilitas pendukung kesehatan pasti akan semakin baik. Menurutnya, fasilitas bangunan rumah sakit dan puskesmas, serta alat-alat kesehatan didalamnya pasti akan lebih lengkap.

"DPRD Minahasa terus berupaya untuk menyelesaikan Perda SPM Kesehatan segera selesai agar Minahasa menjadi daerah percontohan pelayanan kesehatan prima," ujarnya.
Editor: Rine_Araro

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas