Senin, 22 Desember 2014
Tribun Manado

DPRD Bolmong Desak Eksekutif Bayarkan TPAPD

Selasa, 23 April 2013 22:51 WITA

Laporan wartawan Tribun Manado Edi Sukasah

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong) desak eksekutif segera membayar tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TAPD) triwulan IV tahun 2011 bagi 1.499 aparat desa di kabupaten tersebut. Triwulan II tahun ini, pembayaran tersebut sudah harus tuntas.

"Anggaranya sudah tersedia dan tertata pada APBD 2013 ini sebesar Rp 4.8 miliar. Jadi kami minta agar tunjangan tersebut dapat segera disalurkan, tapi tentu saja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujar Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsi di kantornya, Rabu (23/4/2014).

Dikatakan, Komisi I dan Komisi II DPRD Bolmong dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong telah mengadakan pertemuan untuk membahas pembayaran TPAPD triwulan III tahun 2011. Pemkab Bolmong diwakili oleh Kepala Dinas Pendapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Amri Arif.

"Semuan pihak pada prinsipnya sudah sepakat untuk pembayaran TPAPD yang tertunda tersebut. Secara teknis tinggal pengesahan perbup (Peraturan Bupati) tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa dan TPAPD," kata Yusra menambahkan.

Penganggaran TPAPD triwulan IV tahun 2011 ini sudah melewati kajian, termasuk konsultasi dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut). Adapun untuk TPAPD triwulan III tahun 2011, dia mengatakan sudah tidak bisa dianggarkan lagi.

Diketahui, TPAD tahun 2011 triwulan III 'raib'. Padahal, Pemkab Bolmong pada saat itu telah mencairkan Rp 4.8 miliar. Penyimpangan anggaran tersebut membuat sejumlah pejabat Pemkab Bolmong harus berurusan dengan hukum. Polres Bolmong mengusut kasus tersebut sejak awal tahun 2012 lalu

Empat pejabat di Pemkab Bolmong, yakni Mursid Potabuga, Cimmy Wua, Suharjo Makalalg dan Ikram Lasinggaru, sudah mendapat vonis dari Pengadilan Tipikor Manado. Masih ada lima tersangka lainya yang kini masih dalam proses. Mereka adalah Eddy Gimon, Iswan Gonibala, Farid Asimin, Ferry L Sugeha dan Marlina M Siahaan.

Kendati proses hukum berjalan, para pamong desa tetap menuntut agar mereka mendapatkan hak tunjangan mereka triwulan III dan IV tahun 2011. "Kami minta dianggarkan kembali di APBD perubahan 2013, karena itu merupakan hak kami," ujar Kepala Desa atau Sangadi Toraut Utara, Dumoga, Jaerudin  Mokoagow.

Perangkat desa penerima TPAPD tahun 2011 mencapai 1.499 orang. Total anggaran untuk satu triwulan Rp. 4.828.500.000. Sedangkan tahun 2013 ini, jumlah perangkat desa penerima TPAPD mencapai bertambah menjadi 1.722 orang. Pemda Bolmong menyiapkan anggaran Rp 17.076.000.000 untuk tahun ini.
Penulis: Edi_Sukasah
Editor: Robertus_Rimawan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas