• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 24 Oktober 2014
Tribun Manado

Hasil Audit BPK terhadap KPU Sulut tahun 2005

Sabtu, 2 Februari 2013 17:15 WITA
Hasil Audit BPK terhadap KPU Sulut tahun 2005
IST
Suhendro Boroma

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO
- Sesuai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Drs  Supriyanto selaku Penanggung Jawab/Kepala Perwakilan VII BPK RI di Makassar, untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada tidak sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hasil audit menyebutkan penyimpangan yang terjadi adalah penerimaan jasa giro digunakan langsung sebesar Rp18.388.500,00 dan sisanya tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.641.399,00.  

Di pengelolaan kas yang diterimanya dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bendahara KPU telah menempatkan dana tersebut di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Manado dan Bank Sulawesi Utara (Bank Sulut). Pemeriksaan atas rekening koran dari kedua bank tersebut diketahui bahwa KPUD telah memperoleh pendapatan jasa giro atas penempatan dananya sebesar Rp22.029.899,00 (setelah dipotong pajak dan biaya administrasi), masing-masing dari BNI sebesar Rp16.952.408,00 dan Bank Sulut sebesar Rp5.077.491,00. Bendahara tidak mencatat penerimaan jasa giro itu ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak dapat memperoleh pendapatan asli daerah dari penerimaan jasa giro KPUD sebesar Rp22.029.899,00.

Selain itu, BPK juga mencatat bahwa barang inventaris hasil pengadaan dalam rangka Pilkada tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara seluruhnya sebesar Rp163.863.500, pembayaran atas pengadaan konsumsi untuk kegiatan pelatihan tidak dipungut pajak seluruhnya sebesar Rp17.124.022. Adanya pajak yang tidak dipungut tersebut mengakibatkan tidak diterimanya pendapatan negara
sebesar Rp17.124.022.

BPK juga mencatat  pembayaran honor kepada kelompok kerja tidak hemat sebesar Rp154.000.000,00 dan tidak dipungut Pajak Penghasilan sebesar Rp24.900.000, realisasi Belanja Kontijensi untuk pembayaran Biaya Kesejahteraan dan Biaya Penunjang Operasional Perjalanan Dinas seluruhnya sebesar Rp482.000.000,00 tidak sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000, PP No. 62 Tahun 2003 dan Permendagri No. 12 Tahun 2005.

Ada juga pekerjaan pengadaan logistik penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp952.052.400,00 dilaksanakan mendahului kontrak. Masalah pengadaan logistik yang mendahului kontrak tersebut mengakibatkan nilai pengadaan sebesar Rp952.052.400,00 ( Rp 522.300.000,00 + Rp 429.752.400,00 ) kurang diyakini kewajarannya. Dalam hasil audit tersebut, BPK juga melaporkan terjadi kemahalan harga pada kegiatan pengadaan logistik Pilkada sebesar Rp299.669.250,00 , pengadaan formulir pendaftaran pemilih Model A-KWK melebihi kebutuhan sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 84.268.000.
Editor: Rine_Araro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
220154 articles 8 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas