• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribun Manado

Serikat Pekerja BTN Desak Aturan Rumah Tipe 36 Dicabut

Minggu, 7 Oktober 2012 12:05 WITA
Serikat Pekerja BTN Desak Aturan Rumah Tipe 36 Dicabut
SHUTTERSTOCK
Kemenpera harus mencabut peraturan yang mengatur batasan tipe rumah minimal 36 untuk mendapatkan FLPP.
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (SP-BTN) mendesak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) segera mencabut peraturan menteri tentang batasan minimal tipe rumah untuk mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Kemenpera harus mencabut peraturan yang mengatur batasan tipe rumah minimal 36 untuk mendapatkan FLPP.

"Peraturan itu jelas sangat tidak berpihak kepada masyarakat berpendapatan rendah," kata Ketua SP BTN, Satya Wijayantara di Jakarta, Jumat (5/10/2012) lalu.

Satya bersama Sekjen SP BTN Rudolf Valentino Saragih beserta jajaran pengurus lainnya sangat mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan untuk mencabut pasal 22 ayat 3 UU Perumahan dan kawasan Permukiman No. 1 tahun 2011 yang mengatur batasan tipe rumah minimal 36 untuk mendapatkan FLPP. Satya mengatakan, dengan keputusan itu berarti peraturan di bawahnya juga harus direvisi, yakni Permenpera No. 13 tahun 2012 tentang pengadaan perumahan melalui kredit/ pembiayaan rumah sejahtera dengan dukungan FLPP dan juklaknya yang dituangkan dalam Permenpera No. 14 tahun 2012.

Satya menjelaskan, peraturan tersebut membuat pekerja berpendapatan rendah seperti pekerja outsourcing (alih daya) sulit membeli rumah. Pasalnya, harga rumah tipe 36 di Jabodetabek rata-rata sudah di atas Rp 120 juta.

FLPP sendiri mensyaratkan batasan harga di bawah Rp 88 juta. Persoalannya, lanjut dia, dengan harga tersebut berarti harus tersedia tanah dengan harga Rp 500 ribu per meter persegi.

"Yang pasti akan sulit mendapatkan di lokasi strategis," jelas Satya.

Karyawan outsourcing tentunya ingin tinggal di perumahan yang dekat dengan sarana transportasi umum, seperti kereta api dan bus. Namun, harga tanah di lokasi-lokasi tersebut minimal Rp 1,5 juta per meter persegi, dan itu di luar kemampuan mereka.

Satya mengatakan, karyawan berpenghasilan rendah dengan gaji Rp 1,5 juta per bulan hanya sanggup mencicil KPR Rp 500 ribu. Itu artinya, mereka hanya sanggup membeli rumah tipe 21/60 dengan harga Rp 48 juta.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/10/2012), membatalkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disambut baik oleh masyarakat. Dengan keputusan tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali punya harapan memiliki rumah sesuai kemampuan ekonominya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Eddy Ganefo kepada Kompas.com, Kamis (4/10/2012), mengungkapkan, dengan keputusan tersebut peluang MBR kembali terbuka untuk memiliki rumah yang layak sesuai kemampuan finansialnya. Momentum ini juga sekaligus menjadi peluang tersendiri bagi pengembang perumahan untuk mengejar target.

"Selama 9 bulan mereka telah kehilangan peluang itu, karena 20 persen tidak tercapai. Produksi mereka untuk rumah tipe 21 terhenti karena peraturan ini," ujar Eddy.
Editor: Robertus_Rimawan
Sumber: Kompas.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
102214 articles 8 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas